[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b74dcaf9-15b3-4d56-a028-57bb05a466e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-06-18","effective_date","2014-06-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 14, BN.2014/No.846, jdih.bawaslu.go.id : 8 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan terselenggaranya tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, berkualitas, tepat prosedur, dan mewujudkan integritas penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Fokus pengawasan meliputi ketaatan terhadap prosedur, kelengkapan dan kebenaran data, transparansi, perlakuan adil, ketaatan terhadap peraturan, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
Tahapan pencalonan yang diawasi meliputi persyaratan pencalonan, tata cara penentuan dan pengusulan pasangan calon, pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi persyaratan, penetapan dan pengumuman pasangan calon, serta penggantian calon yang berhalangan tetap.
Pengawasan bertujuan untuk mencegah pelanggaran terkait keterpenuhan dan keabsahan persyaratan calon, proses pengusulan oleh partai politik atau gabungan partai politik, waktu dan proses pendaftaran, kelengkapan berkas administrasi, proses verifikasi oleh KPU, serta proses penetapan dan pengumuman pasangan calon.
Strategi pengawasan meliputi pencegahan dan penindakan pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan mengingatkan pemangku kepentingan, mengawasi verifikasi faktual, dan menyampaikan saran kepada KPU. Penindakan dilakukan terhadap temuan atau laporan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tata cara pengawasan meliputi identifikasi titik rawan pelanggaran, pemetaan subyek pelanggaran, penentuan fokus pengawasan, pengumpulan informasi, penelusuran kelengkapan data, konfirmasi kepada pihak terkait, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara aktif dan membuat laporan hasil pengawasan yang disampaikan secara berjenjang.
Dalam rangka memaksimalkan pengawasan, Pengawas Pemilu melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Bawaslu No. 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176656/peraturan-bawaslu-no-25-tahun-2018","c805bf11-dd32-482c-b338-fe2666a5c43b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 14 OF 2014

SUPERVISION OF CANDIDATE NOMINATION STAGES
OF THE GENERAL ELECTION OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the implementation of the nomination stage of the general election of the President and Vice President in a democratic, qualified, procedurally correct manner, and to realize the integrity of the organizers, it is necessary to hold general elections in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Supervisory Agency on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b74dcaf9-15b3-4d56-a028-57bb05a466e5","actionData","errors"]