[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b66f17a0-e5f0-4ec1-b77d-174f01748971","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-29","effective_date","2012-03-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JASA USAHA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2012/ NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Kendari yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan \n Dasar hukum : \r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang :\r\n1.\tKETENTUAN UMUM (Pasal 1)\r\n2.\tJENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 2)\r\n3.\tRETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (Pasal 3 – Pasal 7)\r\n4.\tRETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN (Pasal 8 – Pasal 12)\r\n5.\tRETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN (Pasal 13 – Pasal 17)\r\n6.\tRETRIBUSI TERMINAL (Pasal 18 – Pasal 22)\r\n7.\tRETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (Pasal 23 – Pasal 27)\r\n8.\tRETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA (Pasal 28 – Pasal 32)\r\n9.\tRETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN (Pasal 33 – Pasal 37)\r\n10.\tRETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA (Pasal 38 – Pasal 42)\r\n11.\tRETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH (Pasal 43 – Pasal 47)\r\n12.\tPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF \r\n (Pasal 48)\r\n13.\tPENINJAUAN TARIF (Pasal 49)\r\n14.\tWILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 50)\r\n15.\tMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 51)\r\n16.\tPENETAPAN RETRIBUSI (Pasal 52)\r\n17.\tPEMUNGUTAN RETRIBUSI (Pasal 53 – Pasal 57)\r\n18.\tTATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 58)\r\n19.\tTATA CARA PENAGIHAN (Pasal 59)\r\n20.\tSANKSI ADMINISTRASI (Pasal 60)\r\n21.\tPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI (Pasal 61)\r\n22.\tKADALUARSA PENAGIHAN (Pasal 62 – Pasal 63)\r\n23.\tPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN (Pasal 64)\r\n24.\tINSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 65)\r\n25.\tPENYIDIKAN (Pasal 66 – Pasal 68)\r\n26.\tKETENTUAN PIDANA (Pasal 69)\r\n27.\tKETENTUAN PERALIHAN (Pasal 70)\r\n28.\tKETENTUAN PENUTUP (Pasal 71 – Pasal 72)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012. \n 1. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelelangan Ikan \r\n2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan \r\n3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; \r\n4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal\r\n5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;\r\n6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan \r\n7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pariwisata \n 31 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 2 Tahun 1997 Seri B Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 75 Tahun 1999 Seri B Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 12);\n3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 76 Tahun 1999 Seri B Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 15);\n4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 63 Tahun 1999 Seri B Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 13);\n5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 65 Tahun 1999 Seri B Nomor 33);\n6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2005 Nomor 7);\n7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kendari ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Retribusi Jasa Usaha meliputi berbagai jenis retribusi, antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi hasil daerah. Setiap jenis retribusi memiliki objek, subjek, dan wajib retribusi yang spesifik, serta cara pengukuran tingkat penggunaan jasa yang berbeda-beda. Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan harga pasar. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pembayaran dan penagihan, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n2. Selama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kota Kendari No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50483/perda-kota-kendari-no-5-tahun-2014","5270f6d0-00d8-4dde-90b9-6cb7fde197ef","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
USER CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that to support the implementation of broad, real, and accountable regional autonomy in the context of organizing government, regional development, and community affairs, financial support from local revenue, especially revenue derived from User Charges, is needed;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Kendari City governing User Charges needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning User Charges.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6 of 1995 concerning the Establishment of the Municipality of Kendari Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b66f17a0-e5f0-4ec1-b77d-174f01748971","actionData","errors"]