[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b66a642a-e7a9-4d4b-9d8b-1e8629619ba9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026","number","18","year","2026","published_date","2026-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian Agama - perubahan
2026
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 18, LN 2026 (31) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
ABSTRAK:	\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 140 Tahun 2024; dan Perpres No. 152 Tahun 2024. \n Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres No. 152 Tahun 2024. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2026. \n Perpres ini mengubah Perpres No. 152 Tahun 2024. \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini diterbitkan dalam rangka melakukan penataan kembali organisasi Kementerian Agama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama, serta menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan fungsi Kementerian Agama yang kini meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat lintas agama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan, serta pesantren. Selain itu, terdapat perubahan pada susunan organisasi Kementerian yang kini mencakup pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta penyesuaian pada Staf Ahli.

Peraturan ini juga merinci tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam serta menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pesantren memiliki kewenangan dalam perumusan, pelaksanaan, pembinaan, serta pemberian bimbingan teknis di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat pada pesantren. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pesantren terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) direktorat, dengan ketentuan pembentukan unit kerja yang dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perpres No. 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306650/perpres-no-152-tahun-2024","240ee3aa-53e9-43d2-80ed-5d64f5fe4be8","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2026
ON
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 152 OF 2024
ON THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that to optimize the implementation of duties and functions in carrying out governmental affairs in the religious sector, it is necessary to reorganize the Ministry of Religious Affairs;
that several provisions in Presidential Regulation Number 152 of 2024 on the Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b66a642a-e7a9-4d4b-9d8b-1e8629619ba9","actionData","errors"]