[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b65f7d7e-8afe-462e-a96a-d1846ec1b510","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum \r\nSerta Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum \r\nSerta Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-ketentraman-ketertiban umum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO. 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum \r\nSerta Pelindungan Masyarakat\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta\r\nsebagai kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan\r\njasa yang berwawasan lingkungan untuk keberdayaan\r\nmasyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan,\r\ndiperlukan upaya peningkatan ketenteraman dan\r\nketertiban umum serta pelindungan masyarakat;\r\nbahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat\r\ndan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat\r\ndibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama\r\nmasyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis,\r\ndan berkelanjutan;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15\r\nTahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum\r\ndan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai\r\ndengan dinamika peraturan perundang-undangan serta\r\nsituasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan\r\ndiganti; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Ketentuan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum; Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; Kerja Sama Dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. \n Mencabut: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang\r\nPenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.\r\n \n Jumlah Halaman: 16 hlm. Penjelasan: 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15).\n\nPeraturan ini mengubah:\n\n1. Tidak ada perubahan peraturan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Kota Yogyakarta. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Kewenangan:** Wali Kota berwenang melakukan upaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, yang meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan untuk menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, serta melakukan pembinaan masyarakat. Penyelenggaraan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Lurah.\n2. **Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:** Meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penertiban.\n3. **Ketentuan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum:** Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang meliputi tertib Ruang Milik Jalan, tertib lingkungan, tertib bangunan, tertib usaha, dan tertib sosial. Peraturan ini mengatur larangan-larangan terkait masing-masing aspek ketertiban tersebut.\n4. **Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat:** Dilakukan dengan memberikan pelindungan terhadap masyarakat, yang meliputi memelihara keamanan, membantu penanggulangan bencana dan kebakaran, serta melakukan upaya dalam mengurangi dan memperkecil risiko sosial. Lurah menyelenggarakan Linmas di tingkat Kelurahan dengan membentuk Satlinmas. Wali Kota membentuk Satgas Linmas Kota dan Satgas Linmas Kemantren.\n5. **Kerja Sama dan Koordinasi:** Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas dapat dilaksanakan dengan kerja sama dan/atau koordinasi antara Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat.\n6. **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum dan Linmas melalui pemberian saran, pendapat, usul, serta penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran.","transitional_provisions","1. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kota Yogyakarta No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306092/perda-kota-yogyakarta-no-15-tahun-2018","5c210131-3a7f-46ae-9417-942a94623d21","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 7 OF 2024
ON
ORGANIZATION OF PUBLIC PEACE AND ORDER
AND COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize the City of Yogyakarta as a comfortable city to live in and a center for environmentally sound service provision for community empowerment based on the value of privilege, it is necessary to increase public peace and order and community protection;
that in order to realize community peace and public order and community protection, the role of the Regional Government together with the community is needed, which is carried out synergistically, systematically and sustainably;
that Yogyakarta City Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace is no longer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b65f7d7e-8afe-462e-a96a-d1846ec1b510","actionData","errors"]