[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6027003-f8a9-44d9-8870-f27569393fb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-01-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komite Nasional Keselamatan Transportasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 2, LN.2012/NO.9, LL SETKAB : 23 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Komite Nasional Keselamatan Transportasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi dengan menyempurnakan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal ini dilakukan untuk mendukung keselamatan transportasi di Indonesia.

Ketentuan Substansial

KNKT merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Ketua. Tugas utama KNKT meliputi investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi, serta memberikan saran kepada Presiden. KNKT memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain dan meminta data dari instansi terkait. Organisasi KNKT terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Ketua Sub Komite yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang transportasi tertentu. KNKT juga dapat mengangkat tenaga ahli dan dibantu oleh Sekretariat yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, anggota KNKT tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota KNKT yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. 2. Menteri Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan telah menyampaikan usulan pembentukan Panitia Seleksi Anggota KNKT kepada Presiden. 3. Panitia Seleksi Anggota KNKT dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya sebagai Panitia Seleksi Anggota KNKT telah menyelesaikan dan menyampaikan hasil seleksi calon anggota KNKT kepada Presiden. 4. Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada KNKT sampai dengan terbentuknya Sekretariat KNKT yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. 5. Seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat KNKT tetap melaksanakan tugas sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini. 6. Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","KEPPRES No. 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58513/keppres-no-105-tahun-1999","db9ba8a2-cc35-4dfb-954e-10025779049c","revoked_by",[110],{"_103":111,"_105":112,"_36":113},"PERPRES No. 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216824/perpres-no-102-tahun-2022","311633fc-d4ce-470f-bca5-1e6dbdedd53e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6027003-f8a9-44d9-8870-f27569393fb1","actionData","errors"]