[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b57e5899-14dd-464f-b659-a7524df4ad57","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-09-29","effective_date","2021-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Flores Timur","place_of_enactment","Larantuka","theme","Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-jasa-umum
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa demi menjamin kesejahteraan masyarakat umum sesuai dengan tujuan negara di dalam konstitusi maka pemerintah daerah berwenang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah; b. bahwa dengan adanya perkembangan saran dan prasarana kesehatan di Kabupaten Flores Timur yang belum menjadi objek retribusi pelayanan kesehatan dan tarif retribusi yang harus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini makan pelru dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur mengenai retribusi jasa umum; c. bahwa untuk menjami kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan retibusi terhadap jasa pelayanan kesehatan yang belum menjadi objek retribusi saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai peninjauan kembali tarif retribusi maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 \n Mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kai diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2013; Nomor 1 Tahun 2018; Nomor 10 Tahun 2019; dan Nomor 5 tahun 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021. \n Mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kai diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2013; Nomor 1 Tahun 2018; Nomor 10 Tahun 2019; dan Nomor 5 tahun 2020 \n Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur: a. Nomor 5 Tahun 2013; b. Nomor 1 Tahun 2018; c. Nomor 10 Tahun 2019; dan d. Nomor 5 Tahun 2020 diubah \n 5 halaman; 1 halaman penjelasan; 17 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0062) yang telah beberapa kali diubah dengan:\n * Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 089);\n * Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0153);\n * Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1069); dan\n * Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0176).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian objek retribusi pelayanan kesehatan dan tarif retribusi seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana kesehatan serta perekonomian di Kabupaten Flores Timur.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi terhadap jasa pelayanan kesehatan yang belum menjadi objek retribusi. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat sebagai subjek retribusi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Pos Kesehatan Desa, Polindes, dan pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta, dan pelayanan Visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi rawat jalan, rawat darurat medik, rawat inap, konsultasi medis, tindakan dan terapi, serta lain-lain.
Struktur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, perawatan di rumah, tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, dan penggunaan ambulans.
Rincian struktur dan besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Pengelolaan pembagian jasa pelayanan di RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107,111,115],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Flores Timur No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255722/perda-kab-flores-timur-no-5-tahun-2020","563a9bae-dcc0-42f7-a323-98167d7febcc",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"PERDA Kab. Flores Timur No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256351/perda-kab-flores-timur-no-10-tahun-2019","15eef08d-6a6c-4dd8-9653-ac3f41e4c382",{"_102":112,"_104":113,"_36":114},"PERDA Kab. Flores Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/96061/perda-kab-flores-timur-no-1-tahun-2018","0e53b052-bca5-4b11-8b62-9b8054fddcfc",{"_102":116,"_104":117},"Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur: a. Nomor 5 Tahun 2013; b. Nomor 1 Tahun 2018; c. Nomor 10 Tahun 2019; dan d. Nomor 5 Tahun 2020.","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST FLORES
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF EAST FLORES REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
on
FIFTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF EAST FLORES
NUMBER 12 OF 2011 REGARDING GENERAL SERVICE RETRIBUTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST FLORES,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to guarantee the welfare of the general public in accordance with the aims of the state in the constitution, the regional government is authorized to increase local revenue as a source of regional development financing;
that with the development of health facilities and infrastructure in East Flores Regency that have not yet become the object of health service retribution and retribution rates that must be adjusted to current economic developments, it is necessary to amend the East Flores Regency Regional Regulation concerning general service retribution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b57e5899-14dd-464f-b659-a7524df4ad57","actionData","errors"]