[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5646c55-68fc-4aae-abbd-99c3b994b159","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-09-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sawahlunto","place_of_enactment","Sawahlunto","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDAPATAN - RETRIBUSI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting guna pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah dan kemandirian daerah, serta dengan belum sesuainya penggolongan jenis Retribusi Jasa Umum di Kota Sawahlunto, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1990; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; PMK No. 11 Tahun 2005; PMK No. 11/PMK.07/2010; Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015 \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Perubahan Pasal 18 ayat (1) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017. \n Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13)\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13)\n3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 53)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan penggolongan jenis retribusi jasa umum di Kota Sawahlunto guna meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan utama terletak pada Pasal 18, yang mengatur tarif retribusi dari berbagai objek retribusi jasa umum. Tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. Sebelumnya terdapat poin c yang dihapus pada peraturan ini.

Tarif retribusi jasa umum dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Penetapan tarif retribusi selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kota Sawah Lunto No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/310779/perda-kota-sawah-lunto-no-1-tahun-2024","a5220e39-e8ee-4ecf-9457-96f895e078f7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108},"Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SAWAHLUNTO
WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAWAHLUNTO CITY
NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 13 OF 2011 CONCERNING GENERAL SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAWAHLUNTO,

\n\n \n \n

Considering:

that regional retribution is one source of
income for regional revenue which is very
important for financing the implementation of
regional development and in order to improve
services to the community and regional independence,
and with the incompatibility of the classification of types of retribution
general services in Sawahlunto City, it is necessary to make
adjustments to the Regional Regulation of Sawahlunto City
Number 13 of 2011 concerning General Service Retribution;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding
the Third Amendment to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5646c55-68fc-4aae-abbd-99c3b994b159","actionData","errors"]