[{"_1":2,"_167":-5,"_168":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","9037b317efe78c2de21dbf3b720d90ff-72a9c95269019a75-1","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=9037b317efe78c2de21dbf3b720d90ff,sentry-org_id=4511369588899840,sentry-transaction=GET%20http%3A%2F%2Fveritask.ai%2Fen%2Fsearch-engine%2Fregulation%2Fa5220e39-e8ee-4ecf-9457-96f895e078f7,sentry-sampled=true,sentry-sample_rand=0.742244694680394,sentry-sample_rate=0.1","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_166":162},"regulationId","a5220e39-e8ee-4ecf-9457-96f895e078f7","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_163":-5,"_164":165},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_150":151,"_152":153,"_154":155,"_156":157,"_158":159,"_160":-5,"_161":162},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawah Lunto Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Sawahlunto","place_of_enactment","Sawahlunto","theme","Pajak dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Sawahlunto. \r\nPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam seluas-luasnya sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD\r\nadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah\r\nbadan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan\r\nnegara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah\r\nbadan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dengan persetujuan bersama Wali Kota. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah\r\npendapatan Daerah yang diperoieh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain\r\npendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib\r\nkepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan\r\nimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang\r\nkhusus disediakan dan/atan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk\r\nkepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan\r\nkewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan\r\nperundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran\r\nretribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan\r\nkesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan\r\nlainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha\r\ntetap.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024. \n Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas\r\nTanah \r\nPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah \r\nPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha\r\nPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi\r\nJasa Umum\r\nPeraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan\r\nTertentu \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 142 halaman \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98,104,108,112,116,120,124,128,131,133,135,137,139],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PERDA Kota Sawah Lunto No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44727/perda-kota-sawah-lunto-no-3-tahun-2017","e8e2dfc6-b7a3-451c-b238-058406d7dcd9",{"_99":105,"_101":106,"_44":107},"PERDA Kota Sawah Lunto No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44723/perda-kota-sawah-lunto-no-2-tahun-2017","b5646c55-68fc-4aae-abbd-99c3b994b159",{"_99":109,"_101":110,"_44":111},"PERDA Kota Sawah Lunto No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Kota Sawahlunto No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28841/perda-kota-sawah-lunto-no-7-tahun-2016","6bffbc80-cf1b-45d5-bfa4-4d038f16de96",{"_99":113,"_101":114,"_44":115},"PERDA Kota Sawah Lunto No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Sawahlunto No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28840/perda-kota-sawah-lunto-no-6-tahun-2016","fb627f91-0883-4c53-b6a0-b5b0a0d2f56f",{"_99":117,"_101":118,"_44":119},"PERDA Kota Sawah Lunto No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45568/perda-kota-sawah-lunto-no-2-tahun-2014","8537075b-e8f7-4593-a74c-2906e38c50c4",{"_99":121,"_101":122,"_44":123},"PERDA Kota Sawah Lunto No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kota Sawahlunto No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45567/perda-kota-sawah-lunto-no-1-tahun-2014","5e976d27-bb5f-4e6e-bf39-868c3a4b1e7b",{"_99":125,"_101":126,"_44":127},"Perda Kota Sawah Lunto No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44924/perda-kota-sawah-lunto-no-6-tahun-2013","e562d096-7945-4942-b264-f7a2e3a316dd",{"_99":129,"_101":130},"Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah","",{"_99":132,"_101":130},"Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah",{"_99":134,"_101":130},"Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha",{"_99":136,"_101":130},"Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum",{"_99":138,"_101":130},"Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu",{"_99":130,"_101":140,"_44":141},"https://peraturan.bpk.go.id/Details/28840/perda-kota-sawahlunto-no-6-tahun-2016-perubahan-kedua-atas-perda-kota-sawahlunto","3ab34b70-3a37-471b-8c6b-cc42523f2c6a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5220e39-e8ee-4ecf-9457-96f895e078f7","notFound","actionData","errors"]