[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b56469b5-335a-4244-986e-bd8c4a2d9894","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-03-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah","place_of_enactment","Karang Tinggi","theme","Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1. NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU : 1/9/2024
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang\r\nyang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;\r\nc. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6736);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6322);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6646);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); \r\n \n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PAJAK DAERAH\r\nBAB III RETRIBUSI\r\nBAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH\r\nBAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH\r\nBAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024. \n 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011\r\nNomor 5);\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor l);\r\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);\r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);\r\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu {Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);\r\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 9);\r\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 1);\r\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2);\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu\r\nTengah Tahun 2016 Nomor 6);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 14);\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 3); \n 70 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 5);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 1);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 12);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 14);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 9);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 1);\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 2);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 6);\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 14);\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 3);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah melalui peraturan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Pajak Daerah:** PBB-P2, BPHTB, PBJT (makanan/minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan), Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.\n2. **Objek dan Subjek Pajak:** Ditetapkan secara rinci untuk setiap jenis pajak, termasuk pengecualiannya.\n3. **Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif:** Diatur untuk setiap jenis pajak, termasuk formula perhitungan dan batasan tarif.\n4. **Jenis Retribusi Daerah:** Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.\n5. **Objek dan Subjek Retribusi:** Ditetapkan secara rinci untuk setiap jenis retribusi, termasuk pengecualiannya.\n6. **Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif:** Diatur untuk setiap jenis retribusi, termasuk formula perhitungan dan peninjauan tarif.\n7. **Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi:** Meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, gugatan, dan penghapusan piutang.\n8. **Insentif Fiskal:** Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak/retribusi dan/atau sanksinya.","transitional_provisions","1. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93,99,103,107,111],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bengkulu Tengah No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122624/perda-kab-bengkulu-tengah-no-3-tahun-2019","96db1c39-3fb5-4ff3-9910-b0fc38532592",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Bengkulu Tengah No. 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122593/perda-kab-bengkulu-tengah-no-6-tahun-2016","e17a20b4-9fd5-4213-ab58-17ebcc9ebd73",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PERDA Kab. Bengkulu Tengah No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122589/perda-kab-bengkulu-tengah-no-2-tahun-2016","41044dbb-0339-422a-addc-fe523cb72af9",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PERDA Kab. Bengkulu Tengah No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122596/perda-kab-bengkulu-tengah-no-14-tahun-2016","5551ee31-2a3e-419f-a424-4a06812665c0",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PERDA Kab. Bengkulu Tengah No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122048/perda-kab-bengkulu-tengah-no-1-tahun-2012","50f1e58b-3714-4b04-baea-84b45ab5b745","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKULU TENGAH
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU TENGAH REGENCY
NUMBER | YEAR 2024
ABOUT
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKULU TENGAH,

Considering:

that according to the provisions of Article 286 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Taxes and Regional Retribution are stipulated by law, the implementation of which in the Region is further regulated by Regional Regulation;
that according to the provisions of Article 94 of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, all provisions of Regional Taxes and Regional Retribution are stipulated in one Regional Regulation which is the basis for collecting Taxes and Retribution in the Region;
that Regional Taxes and Regional Retribution are one of the sources of revenue for Bengkulu Tengah Regency to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b56469b5-335a-4244-986e-bd8c4a2d9894","actionData","errors"]