Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2012

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum, termasuk:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan: Retribusi atas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: Retribusi atas pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan penyediaan lokasi pembuangan sampah.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum: Retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
4. Retribusi Pelayanan Pasar: Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: Retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang: Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapanya (UTTP).
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil: Retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Setiap jenis retribusi memiliki objek, subjek, cara pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, dan struktur tarif yang berbeda-beda. Peraturan ini juga mengatur tata cara pengelolaan dana retribusi pelayanan kesehatan di RSUD.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2), Pasal 16, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28. Pasal 34 dan Pasal 41, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.