Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Tujuannya adalah untuk menetapkan peta jalan baru dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang lebih terintegrasi dan efektif, sejalan dengan prinsip pemerintahan terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator nasional, Kantor Staf Presiden sebagai penyedia dukungan teknis, dan Ombudsman RI sebagai pengawas. Ruang lingkup kegiatan mencakup pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! yang terintegrasi. Setiap pembina wajib menyusun rencana aksi dan melakukan monitoring serta evaluasi implementasi peta jalan ini. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menyusun rencana aksi dalam waktu satu tahun sejak peraturan ini diundangkan.