[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4ec3abe-fe5d-4c25-bee1-7d5b8214eed8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1947","number","10","year","1947","published_date","1947-05-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1947
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 10, bphn.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 1947. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 ini mengatur tentang sumpah jabatan bagi hakim, jaksa, panitera, serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan integritas dan kesetiaan para pejabat hukum terhadap Negara Republik Indonesia. Setiap pejabat yang disebutkan harus bersumpah pada saat menerima jabatan mereka, dengan bunyi sumpah yang telah ditentukan. Bagi mereka yang keberatan bersumpah karena alasan agama, sumpah dapat diganti dengan pernyataan kesanggupan. Proses pengambilan sumpah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus disaksikan oleh minimal dua orang. Proses-verbal dari sumpah tersebut harus dibuat dan disimpan dengan baik. Peraturan ini juga mengatur bahwa pejabat yang telah bersumpah tidak perlu bersumpah lagi jika merangkap jabatan lain yang memerlukan sumpah serupa, kecuali jika dipindahkan ke pengadilan lain.","transitional_provisions","1. Bagi hakim, jaksa, panitera, dan panitera-pengganti yang telah menjalankan jabatannya pada tanggal peraturan ini mulai berlaku dan belum bersumpah, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada saat menerima jabatannya.\n2. Hakim, jaksa, panitera, dan panitera-pengganti yang telah bersumpah sebagai pejabat Negara Republik Indonesia sebelum peraturan ini berlaku, tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PP No. 19 Tahun 1947 tentang Menambah Peraturan Pemerintah No. 10.Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan lain sebagainya","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62851/pp-no-19-tahun-1947","7b3054a4-f3ba-4eef-937a-5bd6ffb926b1","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION NUMBER 10 OF 1947

ON
Court, Oath of Office for judges, prosecutors, registrars and substitute registrars at the court and military court

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n

Considering:

Whereas it is necessary to enact regulations on the oath of office for judges, prosecutors, registrars and substitute registrars at the court and military court;

HAS DECIDED:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4ec3abe-fe5d-4c25-bee1-7d5b8214eed8","actionData","errors"]