[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4a9ebc0-7468-4019-8f0e-f5eb0081cd97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2021","number","39/PMK.02/2021","year","2021","published_date","2021-04-07","effective_date","2021-04-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BIAYA OPERASIONAL–PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN–PT.TASPEN
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 39/PMK.02/2021, BN.2021/NO. 409, https:jdih.kemenkeu.go.id : 13 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)
ABSTRAK:	\n \n untuk pengalokasian biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 dan untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945,UU 11 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No.42, TLN No.2906), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494), PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.37, TLN No.3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.55, TLN No.5407), PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.38), PP 68 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 No.88), PP 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.324, TLN No.5792) sebagaimana telah diubah dengan PP 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.223, TLN No.6559), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 82/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.1809), Permenkeu RI 139/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.1461) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 148/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.1547), Permenkeu RI 174/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.1681) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 147/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.1546), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745) \n Dalam rangka penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun dan kegiatan pengumpulan iuran pensiun, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) diberikan BOP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Perhitungan besaran BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, difokuskan pada kegiatan yang terkait langsung dengah pelaksanaan penugasan berdasarkan praktik yartg sehat, ekonomis, efisien, dan efektif. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)\r\nmengajukan usulan kebutuhan BOP untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA BUN setiap awal tahun\r\nanggaran berjalan. KPA BUN melalui PPA BUN mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana BOP sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Proses perencanaan,\r\npenetapan alokasi, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran BOP dilaksanakan sesuai dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran Bagian\r\nAnggaran Bendahara Umum Negara. Dalam hal sumber pendanaan BOP berasal dari hasil pengembangan AIP,\r\ntata kelola dan mekanisme penggunaannya mengikuti ketentuan sebagaimana mekanisme Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Negara. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Keuangan melakukan\r\nreviu atas jumlah penerima pensiun pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) pada tahun berikutnya.\r\nKPA BUN bertanggung jawab terhadap penyaluran BOP kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). PT\r\nTaspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas BOP yang diterimanya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) (BN Tahun2015 Nomor 1809), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 13 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur alokasi biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) secara transparan dan akuntabel. Kebijakan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Biaya operasional ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hasil pengembangan Akumulasi Iuran Pensiun. Perhitungan biaya operasional didasarkan pada praktik yang sehat, ekonomis, efisien, dan efektif, serta memperhitungkan berbagai faktor seperti angka dasar pelayanan, inisiatif baru, perubahan peserta, penyesuaian indeks, dan kebijakan pemerintah. Penetapan besaran biaya dilakukan oleh Menteri Keuangan.","transitional_provisions","1. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan usulan kebutuhan BOP tahun anggaran 2021 kepada KPA BUN paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan. 2. Sumber pendanaan BOP tahun anggaran 2021 berasal dari hasil pengembangan AIP. 3. Penilaian dan penentuan atas sumber pendanaan dan kebutuhan BOP untuk tahun anggaran 2021 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero) Dan PT Asabri (Persero)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121866/pmk-no-211pmk022015","e6bc478f-9c6d-4431-aad3-54f184aa00dc","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39/PMK.02/2021
ON
OPERATIONAL COSTS FOR THE IMPLEMENTATION OF
PENSION BENEFIT PAYMENTS ORGANIZED BY
PT TASPEN (PERSERO) AND PT ASABRI (PERSERO)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the government assignment to PT Taspen (Persero) and PT Asabri (Persero) to organize the payment of pension benefits, it is necessary to allocate operational costs for organizing the payment of pension benefits that are regulated in a transparent and accountable manner;
that for the allocation of operational costs for organizing the payment of pension benefits, Regulation of the Minister of Finance Number 211/PMK.02/2015 concerning Operational Costs for Organizing the Payment of Pension Benefits Organized by PT Taspen (Persero) and PT Asabri (Persero) has been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4a9ebc0-7468-4019-8f0e-f5eb0081cd97","actionData","errors"]