Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2018 Tahun 2018

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mewajibkan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Penyelenggara negara yang dimaksud meliputi Menteri, Staf Khusus Menteri, dan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat pengangkatan pertama kali, berakhirnya masa jabatan, pensiun, atau pengangkatan kembali. Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap tahun dan harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Penyampaian dapat dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN atau formulir LHKPN dalam format excel. Inspektorat Kementerian bertindak sebagai unit pengelola LHKPN dan bertanggung jawab untuk koordinasi dengan KPK serta memastikan kepatuhan pelaporan LHKPN.

1. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.