[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b398fa71-f7e8-499c-8614-b30e5515a6d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Penyelenggaraan Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PERHUBUNGAN
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD Kab Bogor tahun 2023 No 10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017; PP No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2018; Perpres No. 55 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, Perencanaan, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Peraian, Penyelenggaran Penerbangan, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja sama, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023. \n 50 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah peran strategis perhubungan dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan di Kabupaten Bogor, serta perlunya meninjau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu, aman, dan lancar, serta menegakkan hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Perencanaan perhubungan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.\n2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, meliputi perlengkapan jalan, terminal, angkutan orang, perizinan, angkutan massal, subsidi angkutan, lalu lintas, parkir, uji berkala kendaraan bermotor, standar pelayanan minimal, peremajaan kendaraan angkutan umum, audit dan inspeksi LLAJ, dan forum LLAJ.\n3. Penyelenggaraan Perkeretaapian yang meliputi pembinaan perkeretaapian daerah dan penetapan jaringan jalur kereta api.\n4. Penyelenggaraan Perairan yang meliputi penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.\n5. Penyelenggaraan Penerbangan yang meliputi penerbitan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.\n6. Pembinaan sumber daya manusia di bidang perhubungan.\n7. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bidang perhubungan.","transitional_provisions","1. Izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan LLAJ sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.\n2. Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18, Pasal 63 dan Pasal 64 dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif, meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, meliputi: penguncian ban Kendaraan Bermotor, pemindahan Kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, meliputi: peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2007 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/154676/perda-kab-bogor-no-5-tahun-2007","aa45e2dc-4b69-45b4-900d-f42df86fe99b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOGOR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 10 OF 2023
ON
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that the organization of transport has a strategic role in supporting national development as part of efforts to realize the security, safety, orderliness and smoothness of the dynamic mobility of people, goods and services, in order to improve the welfare of society;
that with the rapid growth and development of development in Bogor Regency, the organization of transport is part of an effort to implement a planned, effective and sustainable transport system;
that the Bogor Regency Government has established Regional Regulation Number 5 of 2007 concerning the Organization of Road Traffic and Transport, but in its development several laws and regulations in the field of transport and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b398fa71-f7e8-499c-8614-b30e5515a6d8","actionData","errors"]