[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa45e2dc-4b69-45b4-900d-f42df86fe99b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007","number","5","year","2007","published_date","2007-07-23","effective_date","2007-07-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - lalu - lintas - dan - angkutan - jalan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2007/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa mengingat sektor lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan pergerakan ekonomi daerah serta dampak langsungnya kepada peningkat kesejahteraan masyarakat maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 thun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Boor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab BogorNo. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prasarana, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Pembinaan Dan Pengawasan Kendaraan, Parkir Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Angkutan, Terminal Penumpang , Terminal Barang, Fasilitas Penyimpanan (POOL) Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Perizinan, Jangka Waktu Pelayanan/Izin Penyelnggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Retribusi, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin, Penyidikan Mengemudi Dan Minmingan Keselamatan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2007. \n 103 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 28 Seri B);\n2. Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 196);\n3. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 37);\n4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 153).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman, dan nyaman dengan biaya terjangkau. Latar belakangnya adalah peran penting sektor lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Prasarana**: Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagai pedoman pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Pengaturan kinerja jaringan jalan meliputi penetapan status, fungsi, nomor ruas jalan, kelas jalan, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan. Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan pihak ketiga.\n2. **Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**: Manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, serta pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. Rekayasa lalu lintas mencakup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan serta fasilitas lalu lintas. Dispensasi jalan diberikan untuk kendaraan angkutan barang yang menyimpang dari batas tertentu. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) diwajibkan untuk pembangunan pusat kegiatan tertentu.\n3. **Penyelenggaraan Angkutan**: Pengaturan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Pengaturan reklame pada kendaraan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.\n4. **Terminal**: Pengaturan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang, meliputi pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban. Penetapan tipe dan fungsi terminal, daerah kewenangan terminal, serta fasilitas terminal.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 77 dan Pasal 114 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, penutupan usaha, atau penghentian kegiatan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 22, Pasal 64, dan Pasal 77 dapat digugat secara perdata.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2), Pasal 55, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 77 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300891/perda-kab-bogor-no-10-tahun-2023","b398fa71-f7e8-499c-8614-b30e5515a6d8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BOGOR REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER : 5
YEAR: 2007

BOGOR REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 20007
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that considering the road traffic and transport sector has an important and strategic role in increasing regional economic movement and its direct impact on improving the welfare of the community, and in an effort to provide optimal services to the community, especially in the field of road traffic and transport, it is necessary to regulate the road traffic and transport organization;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Road Traffic and Transport Organization;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa45e2dc-4b69-45b4-900d-f42df86fe99b","actionData","errors"]