[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3418d71-d3b0-4241-8ab8-a7e01eb6f95f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta","short_title","Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ff63ab86-3daa-41f5-aca2-14852d77bcef","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah Istimewa","short_name","PERDAIS","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemda diy-kelembagaan-perubahan
2022
Peraturan Daerah Istimewa NO. 1, LD.2022/NO.12
Peraturan Daerah Istimewa TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; bahwa dalam rangka mendukung kebijakan\r\npenyederhanaan birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan ketentuan regulasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta petunjuk pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018; \n Materi Pokok: Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (4); Pasal 7; Pasal 10 huruf l; menghapus Pasal 17; diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus; Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah DIY; Pasal 29 ayat (1); \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n Jumlah Halaman: 14 hlm. Penjelasan: 3 hlm. Lampiran: 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Istimewa ini mengubah Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan melaksanakan ketentuan regulasi terkait Perangkat Daerah dan Cipta Kerja.

Perubahan meliputi penyesuaian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Paniradya Kaistimewan, dan Dinas-Dinas. Sekretariat Daerah memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelayanan administratif. Paniradya Kaistimewan bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan. Dinas-Dinas memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai bidangnya masing-masing.

Selain itu, dilakukan penambahan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Daerah, yang memberikan layanan secara profesional. Jabatan struktural juga mengalami perubahan, termasuk penyesuaian nomenklatur dan penambahan jabatan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah Kelas A.

Peraturan ini juga mencabut Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah penataan kelembagaan selesai dilaksanakan.

","transitional_provisions","1. Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perdais ini diundangkan.\n2. Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDAIS No. 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309477/perdais-no-1-tahun-2024","9236a0b4-5299-4e30-8d28-1b6c1d4e836e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PERDAIS No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta","https://peraturan.bpk.go.id/Details/91689/perdais-no-1-tahun-2018","b47cd18c-6796-40af-a853-c7609e61e04f","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

NUMBER 1 OF 2022

AMENDMENT TO THE SPECIAL REGIONAL REGULATION
OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 1 OF 2018
ON REGIONAL GOVERNMENT INSTITUTIONS
OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government Institutions of the Special Region of Yogyakarta have been established by the Special Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2018 concerning Regional Government Institutions of the Special Region of Yogyakarta;
that in order to support the bureaucratic reform policy, improve the effectiveness of the performance of the Regional Government administration and implement the regulatory provisions regarding Government Regulation Number 72 of 2019

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3418d71-d3b0-4241-8ab8-a7e01eb6f95f","actionData","errors"]