[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b333d37f-dec3-4447-8410-48f9062d5bad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-06-06","effective_date","2017-06-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 9, BN 2017/ NO 803; https://jdih.batan.go.id/ : 5 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini menetapkan pedoman penilaian jabatan fungsional pranata nuklir di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menciptakan keseragaman dan persamaan persepsi dalam melaksanakan penilaian jabatan fungsional pranata nuklir. Pedoman ini mencakup latar belakang, tujuan, dan tugas pokok pejabat fungsional pranata nuklir, serta kode etik dan sanksi. Pedoman penilaian ini juga mengatur tentang pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan IPTEK nuklir, pengelolaan perangkat nuklir, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Pedoman ini juga menjelaskan satuan hasil, formulir DUPAK, lampiran DUPAK, penggunaan bilangan tiga digit, pengusulan pengangkatan dalam jabatan pranata nuklir pertama kali, pengusulan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pranata nuklir, peralihan jabatan fungsional pranata nuklir keterampilan ke jabatan fungsional pranata nuklir keahlian, hasil penilaian, komunikasi terkait DUPAK, penilaian terhadap kegiatan bersifat carry over, strukturisasi pekerjaan dan pembinaan, maintenance jabatan, dan angka kredit dari unsur kegiatan kepranatanukliran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Sanksi dikenakan kepada Pejabat Fungsional Pranata Nuklir terkait pengajuan DUPAK jika terbukti melakukan kesalahan:\n1. Kesalahan administratif: Berkas DUPAK dikembalikan dengan tenggang waktu perbaikan 2 minggu. Jika tidak diperbaiki, DUPAK dinilai pada periode berikutnya.\n2. Kesalahan pelanggaran kode etik Pranata Nuklir: Tim Penilai mengembalikan berkas DUPAK dan memberitahukan dugaan pelanggaran kepada Kepala Unit Kerja. Kepala Unit Kerja wajib menindaklanjuti dalam 2 minggu. Jika tidak terbukti melanggar kode etik, berkas DUPAK dapat diajukan kembali.","revokes",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perka Batan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Di Badan Tenaga Nuklir Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181837/perka-batan-no-6-tahun-2016","e9754496-553d-4200-b046-ff9f4954d83f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF NUCLEAR TECHNOLOGIST FUNCTIONAL POSITION
IN THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to equalize perceptions and understanding
in the implementation of credit score assessments for functional
positions of nuclear technologists, assessment guidelines are needed;
that Regulation of the Head of the National Nuclear Energy Agency
Number 6 of 2016 concerning Guidelines for the Assessment of Functional
Positions of Nuclear Technologists in the National Nuclear Energy
Agency is no longer in accordance with existing legal
developments, and therefore needs to be replaced;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a
Regulat

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b333d37f-dec3-4447-8410-48f9062d5bad","actionData","errors"]