[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3263ae4-1a87-490c-864b-f43441a1402c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-12-10","effective_date","2024-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b763ac50-780f-4109-92e2-34136f8fccc5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan","short_name","Permenko Polkam","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan NO. 7, BN 2024 (951): 11 hlm.; jdih.polkam.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional yang proporsional, efektif, dan efisien dilakukan penataan dan tata kerja organisasi Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, serta telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur. \n Dasar hukum Permenko Polkam ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2011; Perpres No. 140 Tahun 2024; dan Perpres No. 141 Tahun 2024. \n Permenko Polkam ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. Sekretariat Kompolnas merupakan unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Kompolnas dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Kompolnas. Sekretariat Kompolnas mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kompolnas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 12 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 11 dan lampiran hlm 12) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 669).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan organisasi Sekretariat Kompolnas yang proporsional, efektif, dan efisien, serta karena Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Kompolnas:\n * Sekretariat Kompolnas merupakan unsur pendukung teknis dan administratif yang membantu Kompolnas.\n * Secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kompolnas, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.\n * Tugas Sekretariat Kompolnas adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kompolnas.\n * Fungsi Sekretariat Kompolnas meliputi pemberian dukungan teknis dalam pengelolaan saran dan keluhan masyarakat, penyusunan usulan rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana, program, dan anggaran Kompolnas, penataan organisasi dan tatalaksana, pemberian dukungan administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Kompolnas.\n2. Susunan Organisasi Sekretariat Kompolnas:\n * Terdiri atas Bagian Dukungan Teknis, Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi, Bagian Perencanaan dan Organisasi, dan Bagian Umum.\n * Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan ini.\n3. Tata Kerja:\n * Kepala Sekretariat Kompolnas harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.\n * Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada proses bisnis yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi.\n4. Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian:\n * Kepala Sekretariat Kompolnas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.a).\n * Kepala Bagian merupakan jabatan administrator (eselon III.a).\n * Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas (eselon IV.a).\n * Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Koordinator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Sekretariat Kompolnas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sampai dengan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenko Polhukam No. 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169824/permenko-polhukam-no-2-tahun-2018","b72176b1-f088-4dff-8ea5-7a35f6648699","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE SECRETARIAT
OF THE NATIONAL POLICE COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize a proportional, effective,
and efficient organization of the Secretariat of the
National Police Commission, structuring and work
procedures are carried out for the organization of the
Secretariat of the National Police Commission, and
approval has been obtained from the minister in
charge of governmental affairs in the field of
empowerment of the state apparatus;
that Regulation of the Coordinating Minister for Political,
Legal, and Security Affairs Number 2 of 2018 concerning
the Organization and Work Procedure of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3263ae4-1a87-490c-864b-f43441a1402c","actionData","errors"]