[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b324a3cb-44d3-48f3-a631-ba6c5172daa9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-06-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna","place_of_enactment","Raha","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/ NO. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi lzin Trayek;\r\nBahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi lzin Trayek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Trayek.\r\n \n Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1999; PP No. 43 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi lzin Trayek, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Obyek, dan Subyek Retribusi; \r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tCara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;\r\n5.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n6.\tTata Cara Perhitungan Retribusi;\r\n7.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n8.\tKewajiban Pembayaran Retribusi;\r\n9.\tWilayah Pungutan;\r\n10.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n11.\tSurat Pendaftaran;\r\n12.\tPenetapan Retribusi;\r\n13.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n14.\tTata Cara Pemungutan;\r\n15.\tTata Cara Pembayaran;\r\n16.\tPemanfaatan;\r\n17.\tSanksi Administrasi;\r\n18.\tKeberatan;\r\n19.\tPengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n20.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n21.\tKedaluwarsa Penagihan;\r\n22.\tPembukuan dan Pemeriksaan;\r\n23.\tInsentif Pemungutan;\r\n24.\tKetentuan Penyidikan;\r\n25.\tKetentuan Pidana;\r\n26.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Muna ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek. Latar belakangnya adalah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor perizinan tertentu, khususnya Izin Trayek untuk pelayanan angkutan penumpang umum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**: Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu. Objek retribusi adalah pemberian izin trayek, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut.\n2. **Golongan Retribusi**: Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\n3. **Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**: Diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.\n4. **Prinsip dan Sasaran Tarif**: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek, termasuk biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.\n5. **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**: Tarif digolongkan berdasarkan jenis penumpang umum dan daya angkut, dengan besaran tarif yang berbeda untuk mobil penumpang, mobil bus, kartu pengawasan, dan izin insidentil.\n6. **Kewajiban Pembayaran Retribusi**: Setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Trayek wajib membayar Retribusi sesuai dengan kapasitas tempat duduk.\n7. **Wilayah Pungutan**: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemberian Izin Trayek diberikan.\n8. **Masa Retribusi dan Saat Terutang**: Masa retribusi adalah 5 tahun. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n9. **Surat Pendaftaran**: Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.\n10. **Penetapan Retribusi**: Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n11. **Pengendalian dan Pengawasan**: Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang izin trayek.\n12. **Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran**: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilakukan secara tunai/lunas selambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD.\n13. **Pemanfaatan**: Penerimaan Retribusi Izin Trayek diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perda Kab. Muna No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298899/perda-kab-muna-no-2-tahun-2024","2bcd47f1-ef14-48ec-aafe-00c56a51788d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUNA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUNA REGENCY
NUMBER 06 OF 2011
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR ROUTE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUNA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one type of Business Service Retribution according to the provisions of Article 141 letter d of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution that is quite potential to be collected is the Route Permit Retribution;
that Regional Regulation of Muna Regency Number 4 of 1999 concerning Route Permit Retribution is no longer in accordance with current developments, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to form a Regional Regulation concerning Route Permit Retribution.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b324a3cb-44d3-48f3-a631-ba6c5172daa9","actionData","errors"]