[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2f6d3d9-72cf-46a9-aed1-6a3430777c52","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-15","effective_date","2020-12-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f98030fc-1f84-4f8f-958c-028e24928665","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_name","Peraturan LPSK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA – TINDAK PIDANA
2020
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 8, BN 2020 (1620) / 15 hlm
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TENTANG Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur mengenai mekanisme dan tata cara Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terstruktur dan sistematis; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, Perpres No. 60 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019, Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2010, dan Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) yang meliputi Penyiapan, Pelaksanaan, Pengambilan Keputusan, Keputusan dan Petikan SMPL, serta Laporan Penyelenggaraan SMPL. SPML dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan, dan/atau penghentian perlindungan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. \n Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, ketentuan dalam: \r\na. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat; dan\r\nb. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 128);\n2. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1286).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur mengenai Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (SMPL). Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan SMPL. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan mekanisme dan tata cara SMPL yang terstruktur dan sistematis.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Penyelenggaraan SMPL:** Pimpinan LPSK melaksanakan SMPL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu untuk menghasilkan keputusan atas permohonan perlindungan, perubahan jenis layanan perlindungan, dan/atau penghentian perlindungan. Penyiapan, pelaksanaan, dan pembuatan hasil SMPL diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.\n2. **Pengambilan Keputusan:** Pengambilan keputusan dalam SMPL diawali dengan penyampaian pendapat pada lembar usulan oleh setiap Pimpinan LPSK dan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak. Hasil pengambilan keputusan dituangkan dalam Keputusan LPSK.\n3. **Keputusan dan Petikan SMPL:** Keputusan LPSK disusun oleh unit kerja yang menangani urusan persidangan dan administrasi putusan, ditandatangani oleh seluruh Pimpinan LPSK yang hadir, dan disertai dengan jenis layanan perlindungan yang diberikan serta dasar pertimbangan pemberian keputusan. Petikan Keputusan LPSK disiapkan dan disampaikan kepada pemohon dan instansi terkait.\n4. **Laporan Penyelenggaraan SMPL:** Unit kerja yang menangani urusan persidangan dan administrasi putusan mencatat seluruh rangkaian kegiatan SMPL dalam laporan penyelenggaraan SMPL yang memuat berbagai informasi terkait pelaksanaan SMPL.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, istilah rapat paripurna Pimpinan LPSK yang tercantum dalam Peraturan LPSK harus dimaknai sebagai Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-lpsk-no-3-tahun-2010","d4fbf0bf-5d6a-47e6-ac17-05dbd4bde55d",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/294643/peraturan-lpsk-no-3-tahun-2012","b7f1e028-919d-4aa1-9209-121335cd2ec8","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2026 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344441/peraturan-lpsk-no-1-tahun-2026","abdb6e48-1622-472e-82e8-459cd7f9ff21","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
COPY
REGULATION OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
LEADERSHIP COURT SESSION
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to improve the effectiveness, efficiency, and accountability of the implementation of the Leadership Court Session of the Witness and Victim Protection Agency, it is necessary to regulate the mechanism and procedures for the Leadership Court Session of the Witness and Victim Protection Agency in a structured and systematic manner;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Witness and Victim Protection Agency concerning the Leadership Court Session of the Witness and Victim Protection Agency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2f6d3d9-72cf-46a9-aed1-6a3430777c52","actionData","errors"]