[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2e96582-30de-4eaf-8a21-7e82aac816d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-03-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang pemborongan pembangunan dan atau pengadaan Barang dan Jasa, perlu diberikan SUrat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) Kepada Kontraktor/Rekanan atau Pengadaan barang dan Jasa dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun; \r\nUntuk menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumber Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dirasa perlu dicabut Keputusan Bupati No. 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan. \n UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007. \n Perda ini mengatur mengenai Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan, meliputi: Tata Cara Perizinan; Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2009. \n Dengan terbitnya Perda ini maka semua Keputusan dan Perda Kab. Sarolangun yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku. \n Hal-hal yang belum termuat dalam Perda ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 6 hlm.; Penjelasan 1 hlm.; Lampiran 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retrebusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP) di Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang pemborongan pembangunan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Setiap pemborong yang mendapat pekerjaan barang dan jasa di Kabupaten Sarolangun wajib memiliki SIPP untuk setiap paket pekerjaan.
Untuk memperoleh SIPP, pemborong harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD PPTSP dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti fotokopi akta pendirian badan hukum, SITU, SIUJK (kecuali bidang pengadaan), SBU (kecuali bidang pengadaan), KTP direktur, pas foto, TDP, dan SPMK yang dilegalisir.
SIPP merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana pemborongan.
Retribusi SIPP dikenakan atas pelayanan pemberian izin pemborongan pembangunan dan digolongkan sebagai retribusi perizinan lainnya.
Tarif retribusi ditetapkan sebesar 0,25% dari nilai kontrak setiap paket pemborongan.
Wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun.
Pembayaran retribusi harus dilunasi di muka untuk setiap masa retribusi dan disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n2. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini maka semua Keputusan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sarolangun No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277149/perda-kab-sarolangun-no-8-tahun-2023","7bd8f6bc-ffbc-4356-8676-1c434e6f1bd3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SAROLANGUN REGENCY GOVERNMENT
SAROLANGUN REGENCY REGULATION
NUMBER 05 OF 2009
REGARDING
CONSTRUCTION CONTRACTOR LICENSE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out guidance and supervision of businesses engaged in construction contracting and/or procurement of Goods and Services, it is necessary to provide a Construction Contractor License (SIPP) to Contractors/Partners who carry out Construction Contracting and/or Procurement of Goods and Services within the Sarolangun Regency Area;
that to support the implementation of Regional Autonomy, it needs to be supported by sources of Original Regional Income that are in accordance with applicable laws and regulations, it is deemed necessary to revoke Regent Decree Number 23 of 2002 concerning Construction Contractor License Fee;
that based on the considerations in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2e96582-30de-4eaf-8a21-7e82aac816d0","actionData","errors"]