[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2128c80-01c7-4087-924a-2baa60656716","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-07-12","effective_date","2018-08-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Banten","place_of_enactment","Serang","theme","Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahanan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 69 Th 2010; PP No 97 Th 2012. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Objek Dan Golongan Retribusi; 3. Retribusi Jasa Umum; 4. Retribusi Jasa Usaha; 5. Retribusi Perizinan Tertentu; 6. Wajib Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; 9. Sanksi Administratif; 10. Penagihan; 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; 12. Keberatan; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 14. Tata Cara Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi; 15. Pemeriksaan; 16. Ketentuan Lain-Lain; 17. Insentif Pemungutan; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Peralihan; 21. Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018. \n 125 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 61).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah di Provinsi Banten sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah diklasifikasikan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

\n\n

Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi pelayanan kesehatan dikenakan atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Retribusi pelayanan pendidikan dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional serta uji kompetensi oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Retribusi Jasa Usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhanan, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikenakan atas penggunaan jasa dan/atau pemakaian kekayaan daerah. Retribusi pelayanan kepelabuhanan dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

\n\n

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing. Retribusi izin trayek dikenakan sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Retribusi izin usaha perikanan dikenakan sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing dikenakan atas pemberian perpanjangan IMTA atau sebutan lainnya.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang Wajib Retribusi, wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, sanksi administratif, penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih tetap dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Banten No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307960/perda-prov-banten-no-1-tahun-2024","c18e426d-2c97-4eb1-8253-433ae17eb8b3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANTEN,

Considering:

that regional fees are one source of
regional revenue that is important for financing
the administration of government and regional
development, supporting the development of regional autonomy,
and as an effort to improve services to the
community in Banten Province;
That Banten Province Regional Regulation Number 9
of 2011 concerning Regional Fees, Regional Regulation
Number 2 of 2014 concerning Fees for Extending Permits
to Employ Foreign Workers and Regional Regulation
Number 1 of 2016 concerning Regional Fees
require readjustment in accordance with the
development of laws and regulations and
the implementation of services in each type of fee
combined in one Regional Regulation;
That based on the considerations as
referred to in letters a and b, and to provide a
legal basis and legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2128c80-01c7-4087-924a-2baa60656716","actionData","errors"]