[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1b60fa1-b680-459b-ad22-fce49b3823ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_113":114,"_115":116,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014","number","49/PERMEN-KP/2014","year","2014","published_date","2014-10-16","effective_date","2014-10-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Usaha Pembudidayaan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 49/PERMEN-KP/2014, BN.2014 No. 1619, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Usaha Pembudidayaan Ikan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis usaha pembudidayaan ikan, yang meliputi usaha pembenihan ikan, usaha pembesaran ikan, usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan, serta kombinasi dari ketiga jenis usaha tersebut.\n2. Perizinan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, yang meliputi SIUP dan SIKPI. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil, pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. Pengecualian ini diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).\n3. Kewenangan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan didelegasikan kepada Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.\n4. Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIKPI, TPUPI, TPKPI, dan RPIPM, termasuk dokumen yang harus dilengkapi dan prosedur yang harus diikuti.\n5. Pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan, yang dilakukan pada saat permohonan SIUP, perubahan SIUP, permohonan RPIPM, atau registrasi ulang.\n6. Perubahan, registrasi ulang, perpanjangan, dan penggantian perizinan, termasuk persyaratan dan tata cara yang harus diikuti.\n7. Pelaporan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat realisasi produksi dan distribusi untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran, serta jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut untuk usaha pengangkutan.\n8. Pembinaan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.\n9. Pengawasan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pengawas perikanan.","transitional_provisions","1. Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang.\n2. Setiap orang yang telah memiliki SIKPI yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n3. RPIPM yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai izin usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.\n4. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIUP, RPIPM, atau SIKPI, yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.","sanctions","1. Setiap orang yang tidak melakukan registrasi ulang SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi.\n2. Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.\n3. Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir dan/atau memuat ikan setelah melalui pelabuhan pengeluaran/checkpoint terakhir dikenakan sanksi administrasi.\n4. Setiap kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikenakan sanksi administrasi.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan","link","","revoked_by",[101,105,109],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"Permen KKP No. 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/265222/permen-kkp-no-7-tahun-2023","fbc3d42c-e606-4711-88aa-371e2783aa56",{"_95":106,"_97":107,"_36":108},"Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158421/permen-kkp-no-3permen-kp2015-tahun-2015","b2817375-b1be-40e9-b6b7-be5840ad6368",{"_95":110,"_97":111,"_36":112},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158538/permen-kkp-no-15permen-kp2016-tahun-2016","93d84448-94f9-4b11-a1c6-e74551b752e7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[117],{"_95":118,"_97":111,"_36":112},"Permen KKP No. 15/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan HidupKetentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, terkait dengan kewenangan dan penerbitan SIKPI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49/PERMEN-KP/2014
ON
AQUACULTURE BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPP-NRI) has the potential for aquaculture activities so that optimal management needs to be carried out by taking into account the carrying capacity and sustainability;
that in order to improve and develop the aquaculture business, it is necessary to re-regulate the aquaculture business as regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.12/MEN/2007 concerning Aquaculture Business Licensing;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1b60fa1-b680-459b-ad22-fce49b3823ea","actionData","errors"]