[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b197ed2a-81ee-4689-813b-4dbebb03d879","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 33 Tahun 2011","number","33","year","2011","published_date","2011-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu","place_of_enactment","Rantauprapat","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2011/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. \n UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 7 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perdakab Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; ketentuan lain-lain; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; kedaluarsa penagihan; penyidikan; dan ketentuan pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2011. \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Perdakab Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\r\n \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. \n 42 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut, dengan pengecualian bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki Kartu Sehat, pensiunan pegawai negeri dan keluarganya (sesuai ketentuan Askes), penderita penyakit menular dan bencana (KLB), serta kelompok masyarakat lain yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Tata cara pelayanan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, termasuk ketentuan mengenai pendaftaran, waktu berkunjung, penentuan rawat inap, pemeriksaan kesehatan calon mempelai, penggunaan jasa laboratorium dinas kesehatan, dan kewajiban melayani penderita yang memerlukan pelayanan segera.
Pengaturan kelas pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Suit Room, VIP, Kelas I Plus, Kelas I, Kelas II, Kelas III).
Penetapan tarif retribusi berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan tata cara penagihan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Labuhan Batu No. 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada BLUD RSU Daerah Rantauprapat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/75299/perda-kab-labuhan-batu-no-6-tahun-2017","db3f3df2-2946-47a1-9de2-a4008d7f23b8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF LABUHANBATU REGENCY
Number 33 of 2011 Series B Number 33

REGIONAL REGULATION OF LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 33 OF 2011
ON
HEALTH SERVICE CHARGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LABUHANBATU,

Considering / Whereas :

that in the context of the Implementation of Broad, Real and Responsible Regional Autonomy, the regional government must be able to explore its own financial resources so that it can provide sources of financing for the implementation of government and development;
that regional retribution is one of the original regional income sources that has a very strategic role in increasing the region's financial capacity and will be used for regional needs for the greatest possible prosperity of the people;
that based on the provisions of Article 109 and Article 110 paragraph (1) letter a
Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that Health Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b197ed2a-81ee-4689-813b-4dbebb03d879","actionData","errors"]