Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di bidang pariwisata guna mewujudkan penyelarasan, pemerataan pembangunan pariwisata, serta mendukung agenda prioritas pembangunan nasional. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi dukungan administrasi, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, pengembangan industri dan investasi, pengembangan pemasaran, serta pengembangan penyelenggaraan kegiatan (events).

Dalam pelaksanaannya, Menteri dapat melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melalui mekanisme Dekonsentrasi, atau menugaskan Gubernur dan Bupati/Walikota melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Perencanaan dan penganggaran program disusun oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya dengan berpedoman pada petunjuk teknis Sekretaris Kementerian, yang kemudian dituangkan dalam Renja, RKA-K/L, dan DIPA Kementerian. Rincian program, lokasi, dan alokasi anggaran ditetapkan melalui Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Menteri selaku pengguna anggaran mendelegasikan wewenang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada GWPP, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini merupakan barang milik negara yang wajib dihibahkan kepada pemerintah daerah penerima dana paling lambat 6 bulan setelah realisasi pengadaan selesai. Selain itu, diatur pula kewajiban pelaporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang terintegrasi secara elektronik, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri melalui inspektorat dan unit organisasi terkait.