Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pendelegasian ini mencakup izin usaha di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang di dalamnya terdapat modal asing, serta usaha yang masih menjadi kewenangan Pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjuk pejabat dengan status Penugasan di BKPM untuk memberikan rekomendasi teknis dan/atau izin operasional yang diperlukan dalam penerbitan izin usaha. Kepala BKPM menerbitkan izin usaha untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta menyampaikan tembusan kepada Menteri. BKPM juga menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penerbitan izin usaha minimal dua kali setahun dan membuat laporan pelaksanaan kewenangan yang telah didelegasikan minimal satu kali setahun. Dalam melaksanakan kewenangan ini, Kepala BKPM dan pejabat dengan status Penugasan berpedoman pada Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, serta peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.