[{"_1":2,"_142":-5,"_143":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0895cbb-86f5-4044-99a5-94f12f393c41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_138":139,"_140":141},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":-5,"_136":137},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023","number","22","year","2023","published_date","2023-12-20","effective_date","2023-12-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-konsumen
2023
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 22, BN.2023 (40)/131 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor\r\nKeuangan telah memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan\r\npelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan;\r\nb. bahwa terdapat perkembangan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang\r\ndisebabkan oleh penambahan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha jasa\r\nkeuangan, dan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan, dan perkembangan industri jasa\r\nkeuangan yang makin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai\r\npelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;\r\nc. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan\r\nMasyarakat di Sektor Jasa Keuangan perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan pelindungan\r\nkonsumen dan masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan \n Perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis dan perkembangan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan yang semakin pesat maka perlu didukung peningkatan aspek pelindungan konsumen dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan perlu diganti untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini guna meningkatkan sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan pengaturan yang dapat menguatkan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023. \n a. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan\r\nb. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan \r\nc. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan \r\nd. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5),\r\nPasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan\r\ne. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan \r\nf. Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang\r\nLayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi\r\nInformasi;\r\ng. Pasal 3, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Pasal 3, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal\r\n28, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang\r\nPeningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 131 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Latar belakangnya adalah perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks dan dinamis, serta adanya penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip pelindungan konsumen, perilaku dasar Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pelindungan data dan informasi konsumen, desain produk dan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi produk dan layanan, pemasaran produk dan layanan, penyusunan perjanjian terkait produk dan layanan, pemberian layanan atas penggunaan produk dan layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. PUJK wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen yang meliputi edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil, pelindungan aset dan data konsumen, penanganan pengaduan yang efektif, penegakan kepatuhan, dan persaingan yang sehat. PUJK juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait pelindungan konsumen, serta mencegah perilaku yang merugikan konsumen. Peraturan ini juga mengatur kewajiban PUJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui program tahunan, serta menyampaikan laporan terkait kepada OJK. Selain itu, diatur pula mengenai pelindungan data dan informasi konsumen, termasuk pembatasan penggunaan dan transfer data. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan perilaku PUJK (Market Conduct) oleh OJK, serta pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait.","transitional_provisions","Perjanjian baku yang telah dibuat oleh PUJK sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Sanksi denda administratif dapat dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).\n4. Keterlambatan penyampaian laporan dapat dikenakan denda administratif harian.","revokes",[94,99,101,103,105,107,109,113],{"_95":96,"_97":98},"text","Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan","link","",{"_95":100,"_97":98},"Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan",{"_95":102,"_97":98},"Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan",{"_95":104,"_97":98},"Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan",{"_95":106,"_97":98},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan",{"_95":108,"_97":98},"Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi",{"_95":110,"_97":111,"_36":112},"Pasal 3, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/260721/peraturan-ojk-no-3-tahun-2023","1b709d60-85f8-4e82-ae75-9c3a44663a72",{"_95":114,"_97":115,"_36":116},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018","https://jdih.ojk.go.id/web/ViewPeraturan/Detail/d0aaa023-7fa8-c9e5-a999-20e85674920c/00/00","8e422513-e306-4a28-a079-254e18b01b39","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2023
CONCERNING
CONSUMER AND PUBLIC PROTECTION
IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the authority of the Financial Services Authority has been strengthened in regulating and supervising consumer and public protection in the financial services sector to improve a reliable consumer protection system, increase consumer and public empowerment, and foster awareness of financial services business actors;
that there are developments in aspects of consumer and public protection in the financial services sector caused by the addition of consumer and public protection principles, expansion of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0895cbb-86f5-4044-99a5-94f12f393c41","actionData","errors"]