[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afc67dc7-921a-4753-9015-c285f2d62b31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018","number","27","year","2018","published_date","2018-03-26","effective_date","2018-03-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Alat Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerangan Jalan-Alat-Penerangan-jalan
2018
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 27, BN.2018/NO.424, jdih.dephub. go.id : 53 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Alat Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. \n UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. \n a. Jenis alat Penerangan Jalan;\r\nb. Spesifikasi Teknis Alat Penerangan Jalan;\r\nc. Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan;\r\nd. Pembuatan Alat Penerangan Jalan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur tentang alat penerangan jalan (APJ). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan. Peraturan ini mencakup jenis APJ, spesifikasi teknis, penyelenggaraan, dan pembuatannya.

\r\n\r\n

Jenis APJ dibedakan berdasarkan jenis lampu (LED, lampu gas bertekanan tinggi, lampu gas bertekanan rendah), catu daya (listrik mandiri, listrik tersuplai/konvensional), dan kuat pencahayaan (tetap, adaptif). APJ dapat menggunakan sistem otonom atau interkoneksi. APJ interkoneksi memiliki sistem komunikasi yang dapat diatur secara terpusat dengan aplikasi perangkat lunak cerdas (smart lighting system).

\r\n\r\n

Ketentuan substansial meliputi spesifikasi teknis komponen utama APJ seperti bangunan konstruksi (pondasi, tiang, lengan luminer), catu daya (panel surya, baterai), luminer, peralatan kontrol, dan peralatan proteksi. Penyelenggaraan APJ meliputi perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan. Penyelenggaraan APJ menjadi kewenangan Menteri (jalan nasional), Gubernur (jalan provinsi), Bupati (jalan kabupaten dan desa), dan Walikota (jalan kota).

\r\n\r\n

Pembuatan APJ harus dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kompetensi sumber daya manusia.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Alat Penerangan Jalan yang telah dipasang sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283747/permenhub-no-47-tahun-2023","ca167c9d-0836-48fd-8fbf-a0bf26dc56a2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 27 OF 2018
CONCERNING
STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to optimize road equipment facilities in the form of street lighting to realize safety, security, order, and smooth traffic and convenience for road users in traffic, it is necessary to regulate the Minister of Transportation Regulation regarding street lighting;
that based on the considerations as referred to in letter a, and to implement the provisions of Article 44 paragraph (3), Article 56, and Article 57 of Government Regulation Number 79 of 2013 concerning the Road Traffic and Transport Network, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Street Lighting;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afc67dc7-921a-4753-9015-c285f2d62b31","actionData","errors"]