[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afb97d52-f607-4df8-8c8e-cc6dd69d8a61","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-06-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Dharmasraya. Latar belakangnya adalah untuk mengatur dan menertibkan angkutan penumpang umum serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Tarif retribusi didasarkan pada jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut, dengan masa berlaku izin trayek selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus, namun Bupati dapat memberikan keputusan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dalam kondisi tertentu. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemeriksaan, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Izin Trayek yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Dharmasraya No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/319382/perda-kab-dharmasraya-no-1-tahun-2024","a08a9d38-e483-4123-b434-0f1ffb117054","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DHARMASRAYA
REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 11 OF 2011
ABOUT
FARE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DHARMASRAYA,

Considering:

that for the orderly and organized public passenger transport, it is necessary to grant a route permit as a requirement in its operation;
that the granting of public passenger transport route permits is one of the objects of retribution collected by the region as a source of regional revenue;
that to regulate and collect fare permit retribution, Regional Regulation Number 15 of 2005 concerning Fare Permit Retribution has been established;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Dharmasraya Regency Number 15 of 2005 as referred to in letter c above needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, and d, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afb97d52-f607-4df8-8c8e-cc6dd69d8a61","actionData","errors"]