[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","afb19416-a9e7-440f-817d-2ed9fedf259d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-01-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur","place_of_enactment","Bula","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/111, TLD NO.88, LL SEKDA KAB. SBT : 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah di Bidang Perhubungan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010. \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Seram Bagian Timur. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di bidang perhubungan.

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada trayek tertentu di wilayah kabupaten.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan izin yang diberikan atas jenis angkutan umum dan kapasitas angkutan.
Prinsip Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, termasuk penerbitan izin, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut, dengan tarif yang berbeda untuk mobil penumpang umum, mobil bus kecil, mobil bus sedang, mobil bus besar, dan izin insidentil.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Penentuan Pembayaran: Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah. Masa retribusi adalah 1 tahun.
Syarat dan Jangka Waktu Izin: Jangka waktu berlakunya izin adalah 5 tahun.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga jika tidak membayar tepat waktu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Seram Bagian Timur No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304415/perda-kab-seram-bagian-timur-no-2-tahun-2024","aeff61b8-a488-4e34-870b-2e7ce94a0e44","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST SERAM
NUMBER 06 OF 2012
ON
LOCAL FEE FOR ROUTE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST SERAM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in the context of implementing Regional Autonomy, the region has the authority to explore sources of Regional Revenue in the Transportation Sector to support government, development and community tasks;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation concerning Regional Retribution needs to be adjusted;
that the considerations as referred to in letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Local Fee for Route Permits.

In view of :

Law Number 60 of 1958 concerning the Stipulation of the 1957 Emergency Law on the Establishment of Level II Autonomous Regions within the Territory of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=afb19416-a9e7-440f-817d-2ed9fedf259d","actionData","errors"]