[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af9ba354-02bb-4bf2-ace6-0ce5442f085b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo \r\nNomor 8 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembangunan \r\nMenara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo \r\nNomor 8 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembangunan \r\nMenara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MENARA TELEKOMUNIKASI - PENATAAN DAN PEMBANGUNAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2018/No. 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo \r\nNomor 8 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembangunan \r\nMenara Telekomunikasi\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang\r\n\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan\r\nurusan pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan\r\nperangkat pos, serta informatika; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa\r\nTengah Nomor : 555/0010919 tanggal 20 Juli 2017 Perihal\r\nPengelolaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi,\r\nkewenangan pengelolaan telekomunikasi merupakan\r\nkewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan\r\nPembangunan Menara Telekomunikasi perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang\r\nPenataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 2 dan angka 22, penghapusan angka 19, angka 20 dan angka 24, perubahan pada ayat (3) Pasal 10, ayat (2) Pasal 11, penghapuasn ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 11, perubahan ayat (1) Pasal 26, perubahan Pasal 29, perubahan ayat (2) huruf e Pasal 30, Pasal 33. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 diubah. \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi. Latar belakang perubahan ini adalah karena Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos, serta informatika, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Perubahan meliputi definisi-definisi dalam Pasal 1, penghapusan beberapa angka yang tidak relevan, serta perubahan pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 33. Secara substansial, perubahan ini mempengaruhi persyaratan pembangunan menara telekomunikasi, kerjasama dengan badan usaha, penempatan antena, penggunaan menara bersama, perizinan, hak dan kewajiban penyedia menara, serta monitoring, evaluasi, dan pengendalian menara telekomunikasi.

Peraturan ini menekankan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama, serta perlunya perjanjian tertulis dalam penggunaan menara bersama yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai perizinan yang meliputi Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB, serta kewajiban penyedia menara untuk melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244480/perda-kab-sukoharjo-no-8-tahun-2011","8690efb9-ec99-4234-adb2-10ab6942ef38","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 15 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2011 CONCERNING ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF
TELECOMMUNICATION TOWER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

Considering :

that based on Law Number 23 of 2014
concerning Regional Government as amended
several times lastly by Law Number 9
of 2015 concerning the Second Amendment to Law
Number 23 of 2014 concerning Government
Region, the Regional Government does not have the authority
affairs of managing the administration of resources, and
post and informatics devices;
that based on the Letter of the Regional Secretary of Central Java Province
Number: 555/0010919 dated July 20, 2017 Regarding
Management and Control of Telecommunication Towers,
the authority to manage telecommunications is
authority of the Ministry of Communication and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af9ba354-02bb-4bf2-ace6-0ce5442f085b","actionData","errors"]