[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af526d90-b4ce-4179-ab0d-25ee01104ae1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER -05/MBU/2014 Tahun 2014 tentang Program Pengendalian Gratfikasi DI Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER -05/MBU/2014 Tahun 2014","number","PER -05/MBU/2014","year","2014","published_date","2014-03-17","effective_date","2014-04-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Program Pengendalian Gratfikasi DI Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PROGRAM PENGENDALIAN GRATFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2014
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER -05/MBU/2014, BN. 2014 No. 414, jdih.bumn.go.id
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Program Pengendalian Gratfikasi DI Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n . bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Badan Usaha Milik \r\nNegara (BUMN) yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di \r\nlingkungan Kementerian BUMN perlu dilakukan upaya mendorong terwujudnya \r\npeningkatan integritas aparatur Kementerian BUMN; \r\nb. bahwa untuk terwujudnya integritas aparatur Kementerian BUMN sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu disusun sistem pengendalian gratifikasi di \r\nlingkungan Kementerian BUMN; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan \r\nhuruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Program \r\nPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang \r\nBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3851); \r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana \r\nKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan \r\nAtas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak \r\nPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); \r\n3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri \r\nSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi \r\nKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nPeraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi \r\nKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I \r\nKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; \r\n7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan \r\nPemberantasan Korupsi Tahun 2012; \r\n8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan \r\nPemberantasan Korupsi Tahun 2013; \r\n9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; \n Maksud dan Tujuan peraturan terkait gratifikasi; pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi \r\ndi lingkungan Kementerian BUMN yang melibatkan aparatur Kementerian BUMN dan pihak-pihak \r\nyang diperbantukan atau ditugaskan pada Kementerian BUMN; Prinsip Dasar Gratifikasi; Kategori Gratifikasi; Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan; Konflik Kepentingan; Tugas dan Wewenang UPG; Tata Cara Pelaporan; Gratifikasi yang dikecualikan dari Pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2014. \n 10 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur Kementerian BUMN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program pengendalian gratifikasi. Program ini mencakup penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan terkait gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN. Inspektorat Kementerian BUMN ditetapkan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas menganalisis dan memproses laporan gratifikasi.

Ketentuan Substansial:

UPG memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan gratifikasi, melakukan analisis dan konfirmasi, memberikan rekomendasi penanganan dan pemanfaatan gratifikasi, berkoordinasi dengan KPK, memantau tindak lanjut rekomendasi, meminta data dan informasi terkait penerapan program pengendalian gratifikasi, memberikan rekomendasi tindak lanjut pelanggaran kepada Inspektorat, dan melaporkan hasil penanganan kepada Menteri BUMN dan KPK.

Aparatur Kementerian BUMN wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap secara langsung dan melaporkan gratifikasi yang dianggap suap yang diterima secara tidak langsung kepada UPG. Peraturan ini juga mengatur kategori gratifikasi, termasuk gratifikasi yang dianggap suap dan yang tidak dianggap suap, serta pengecualian gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen BUMN No. PER-9/MBU/06/2021 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176759/permen-bumn-no-per-9mbu062021-tahun-2021","951269d9-5b03-440b-bd5a-e3a293f9f4b6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
NUMBER: PER-05/MBU/2014
ON
GRATIFICATION CONTROL PROGRAM WITHIN THE
MINISTRY OF STATE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES,

Considering / Whereas:

that in order to realize the apparatus of the Ministry of State-Owned Enterprises
(BUMN) that is clean and free from corruption, collusion and nepotism in the
Ministry of BUMN, it is necessary to make efforts to encourage the realization of
improving the integrity of the Ministry of BUMN apparatus;
that in order to realize the integrity of the Ministry of BUMN apparatus as
referred to in letter a, it is necessary to prepare a gratification control system in
the Ministry of BUMN;
that based on the considerations as referred to in letter a and
letter b above, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af526d90-b4ce-4179-ab0d-25ee01104ae1","actionData","errors"]