[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af2101d7-6cf1-4d13-8274-3372857f1d88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muara Enim","place_of_enactment","Muara Enim","theme","Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa Retribusi daerah; serta sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan pendapatan daerah kabupaten/kota untuk pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No 11 Tahun 2020; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2021. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan daerah atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten. Mengatur mengenai ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, besaran tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penetapan, tata cara pemungutan dan pembayaran, tata cara pengembalian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, pelaporan dan pembinaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) di Kabupaten Muara Enim. Latar belakangnya adalah ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing merupakan pendapatan daerah berupa retribusi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan dasar hukum pemungutan retribusi PTKA.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek Retribusi PTKA adalah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Muara Enim, kecuali untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek Retribusi PTKA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.
Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Tarif Retribusi PTKA ditetapkan sebesar US$ 100 per jabatan per orang per bulan, dibayarkan dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat penerbitan SKRD.
Masa Retribusi PTKA adalah jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan.
Retribusi PTKA terutang pada saat diterbitkannya SPP DKPTKA sebagai pendapatan daerah.
Pemanfaatan penerimaan Retribusi PTKA diutamakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pemantauan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan perpanjangan RPTKA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, pengembalian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang retribusi.

","transitional_provisions","1. Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki Pengesahaan RPTKA perpanjangan yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi PTKA tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi daerah.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Muara Enim No. 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22139/perda-kab-muara-enim-no-8-tahun-2013","1f04cae2-d1a0-42c7-b2c5-ef2911007427","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUARA ENIM
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUARA ENIM REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
ABOUT
LOCAL FEE FOR FOREIGN WORKERS UTILIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARA ENIM,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Employment of Foreign Workers, the payment of compensation funds for the employment of foreign workers by foreign worker employers is non-tax state revenue or regional revenue in the form of local fee;
that according to the provisions of Article 24 paragraph (2) letter c of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Employment of Foreign Workers, it is stated that the regional revenue of regencies/cities is for the ratification of the extension of the foreign worker employment plan for foreign workers who work in locations within 1 (one)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af2101d7-6cf1-4d13-8274-3372857f1d88","actionData","errors"]