[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae158beb-3ce7-4211-b2cd-9bf9b9f6df7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014","number","97/M-DAG/PER/12/2014","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","2015-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 97/M-DAG/PER/12/2014, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 16 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung hilirisasi produk industri kehutanan dengan bahan baku legal dan lestari, serta meningkatkan ekspor dan menciptakan tertib administrasi. Peraturan ini mengatur bahwa ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) atau ETPIK Non-Produsen. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan ini kepada koordinator pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP). Perusahaan harus mengajukan permohonan secara online dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, dan rekomendasi dari instansi terkait. ETPIK Non-Produsen harus memiliki perjanjian kerjasama dengan industri produk kehutanan skala kecil. Produk industri kehutanan tertentu yang termasuk dalam pos tarif tertentu dapat diekspor apabila memenuhi ketentuan dan kriteria teknis yang ditetapkan dalam Lampiran II. Ekspor produk berbahan baku kayu ulin memerlukan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ekspor produk industri kehutanan tertentu wajib dilengkapi Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi. Industri Kecil dan Menengah (IKM) pemilik ETPIK yang belum memiliki S-LK dapat mengekspor produk tertentu dengan menggunakan Deklarasi Ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal hingga tanggal 31 Desember 2015. Ekspor produk Pulp dan Kertas yang berbahan baku bukan kayu dikecualikan dari peraturan ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro. Ekspor produk industri kehutanan tertentu harus melalui Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang oleh Surveyor independen. Perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi serta ekspor tahunan.","transitional_provisions","1. Pengakuan sebagai ETPIK, pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen, dan SPE yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Terhadap surveyor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (6) dikenakan sanksi berupa pencabutan hak menerima imbalan jasa atas verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan pada bulan yang tidak dilaporkan.\n2. Terhadap surveyor yang menerbitkan LS tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) surveyor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis dalam pelaksanaan ekspor Produk Industri Kehutanan.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permendag No. 81/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129339/permendag-no-81m-dagper122013-tahun-2013","19de54dc-f5d5-4e23-a1a3-88b0278e62d1",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129385/permendag-no-64m-dagper102012-tahun-2012","ed4f3ef0-03bc-4cac-8eb9-5631ebdba4f6","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129004/permendag-no-89m-dagper102015-tahun-2015","5df2feb2-b842-4b44-ab9e-ff0add823509","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121],{"_98":122,"_100":123,"_36":124},"Permendag No. 66/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128986/permendag-no-66m-dagper82015-tahun-2015","74c48403-5076-434b-8bef-1582399b6123","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 97/M-DAG/PER/12/2014
ON
PROVISIONS ON EXPORT OF FORESTRY INDUSTRY PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the downstreaming of forestry
industry products, it needs to be supported by legal
raw material sources and managed sustainably;
that in order to increase exports, create
administrative order, and provide convenience for
business actors in exporting industrial products
forestry through a timber legality verification system, it is necessary
to re-regulate the provisions on export of forestry industry
products;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of Trade regarding the Provisions on Export

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae158beb-3ce7-4211-b2cd-9bf9b9f6df7a","actionData","errors"]