[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae059c7e-7816-463c-8ef3-47134f846c72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2023","number","57","year","2023","published_date","2023-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Wajib Lapor - Lowongan Pekerjaan
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 57, LN 2023 (120) : 12 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja, perlu informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan PP Nomor 37 Tahun 2021. \n Perpres ini mengatur tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lowongan pekerjaan merupakan bagian dari pelayanan informasi pasar kerja. Pelayanan informasi pasar kerja tersebut merupakan bagian dari pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang dilakukan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja tersebut dilakukan oleh Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan dari pemberi kerja, guna memenuhi kebutuhan informasi pasar kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan ketenagakerjaan. Regulasi ini membentuk Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang menjadi platform untuk mempermudah proses penempatan tenaga kerja dan pelaporan lowongan pekerjaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penyampaian informasi lowongan pekerjaan tidak dikenakan biaya, dan memuat beberapa aspek penting terkait jabatan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan, tanggung jawab pengawasan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang masing-masing memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, verifikasi, dan monitoring agar pelaporan ini dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan 6 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. 2. Sanksi diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","KEPPRES No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66580/keppres-no-4-tahun-1980","cf51b708-300c-493c-8312-ccb3c038fe90","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

\n a. that to improve the service of the placement of labor within a unified labor market, it is necessary to have job vacancy information from employers;
\n b. that Presidential Decree No. 4 of 1980 regarding Mandatory Reporting of Job Vacancies is not in accordance with labor developments and needs to be replaced;
\n c. that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Presidential Regulation regarding Mandatory Reporting of Job Vacancies.\n

Remembering:

\n 1. Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
\n 2. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 No. 39, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4279) as has been amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Determination of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 regarding Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 No. 41, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6856);
\n 3. Government Regulation No. 37 of 2021 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae059c7e-7816-463c-8ef3-47134f846c72","actionData","errors"]