[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adf28dcc-4b17-40ad-913c-229a86fb98e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Izin-Gangguan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8. SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan, melindungi, dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha adalah\r\nmelalui pemberian izin gangguan;\r\nb. Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin gangguan sebagai salah satu jenis retribusi\r\nperizinan tertentu;\r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008.\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Pasal 12 sampai dengan Pasal 34 dan Pasal 39 \n Jumlah Halaman: 18 HLM; Penjelasan: 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) tetap berlaku kecuali Pasal 12 sampai dengan Pasal 34 dan Pasal 39.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk mengendalikan, melindungi, dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha melalui pemberian izin gangguan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan tempat usaha/kegiatan yang terkendali dampak gangguannya.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Izin Gangguan.
Pengaturan mengenai golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besaran tarif retribusi, peninjauan kembali retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tempat pembayaran, tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran.
Tata cara penagihan retribusi, pengajuan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, dan tata cara pemeriksaan retribusi.
Ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana retribusi daerah dan ketentuan pidana terkait pelanggaran kewajiban pembayaran retribusi.

\n\n

Peraturan ini memberikan hak dan kewajiban kepada subjek hukum, termasuk kewajiban untuk membayar retribusi sebagai imbalan atas pelayanan perizinan yang diperoleh.

","transitional_provisions","1. Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B).","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sleman No. 11 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/97126/perda-kab-sleman-no-11-tahun-2018","d8a752f4-f822-4067-90d3-3c6085c4f767","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[113],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERDA Kab. Sleman No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Sleman No.8 TAHUN 2012 ttg Retribusi Izin Gangguan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16040/perda-kab-sleman-no-14-tahun-2013","6c387365-ce8b-4456-83f2-51332abc4c6b","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY GOVERNMENT
SLEMAN REGENCY REGULATION
NUMBER 8 OF 2012
on
RETRIBUTION FOR DISTURBANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

Considering / Whereas :

that one of the efforts of the Regional Government in controlling, protecting, and guaranteeing legal certainty in business is through the granting of disturbance permits;
that based on Article 141 letter c of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Retribution, the organization of disturbance permits is one type of certain licensing retribution;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Retribution for Disturbance Permits;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 15 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the Special Region of Yogyakarta (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adf28dcc-4b17-40ad-913c-229a86fb98e1","actionData","errors"]