For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Also known as: Permentan 63/Permentan/OT.140/5/2013 · Permentan No. 63/Permentan/OT.140/5/2013

Status:
Active
Effective Date:28 Mei 2013Publication Date:27 Mei 2013
Ketahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Menteri Pertanian
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
LocationKementerian Pertanian
Effective Date28 Mei 2013
Publication Date27 Mei 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pemberian rekomendasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

  1. Penambahan definisi daging potongan primer (prime cut).
  2. Penetapan pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari sapi berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri.
  3. Penentuan RPP (Rekomendasi Persetujuan Pemasukan) per pelaku usaha dengan mempertimbangkan daya tampung, kemampuan realisasi, pengalaman, penyerapan produk lokal, kepemilikan alat angkut khusus, kontrak kerja dengan industri/horeka, dan ketaatan terhadap peraturan.
  4. Pemasukan daging potongan primer (prime cut) dalam bentuk segar dingin (chilled) tidak memerlukan pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas, tetapi tetap wajib memenuhi ketentuan mengenai penentuan RPP per pelaku usaha.
  5. Pemasukan daging potongan primer (prime cut) segar dingin dilakukan melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, dan Bandar Udara Polonia Medan.
  6. Penerbitan RPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan pelaksanaan pemasukan sesuai periodisasi semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember).
  7. Permohonan RPP diajukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya.
  8. Untuk memenuhi ketersediaan dan stabilisasi harga, dapat dilakukan percepatan realisasi pemasukan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas tingkat menteri.

Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 yang tidak diubah dalam peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

(-)

(-)