[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","adc024e5-951e-42d0-9292-b5b181680ad9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020","number","20","year","2020","published_date","2020-08-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sni
2020
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 20, BN 2020/ No 893; http://jdih.kemenperin.go.id/; 27 Hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan ,masyarakat dari pengguna kertas dan karton untuk kemasan pangan, meningkatkan daya saing industri kertas dan karton untuk kemasan pangan nasional dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia kertas dan karton untuk kemasan pangan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia kertas dan karton untuk kemasan pangan secara wajib; \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 20 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2017, PP nomor 34 Tahun 2018, Perpres Nomor 29 Tahun 2015, Perpres Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/9/2009, Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan wajib, sertifikasi produk, pendanaan, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal . \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk kertas dan karton yang digunakan sebagai kemasan pangan. Latar belakangnya adalah untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, meningkatkan daya saing industri, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban bagi produsen dalam negeri dan luar negeri untuk memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Proses sertifikasi melibatkan pengujian kesesuaian mutu dan audit proses produksi serta penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015. Peraturan ini juga mengatur tentang penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji, serta pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI).

Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan kertas dan karton untuk kemasan pangan wajib memenuhi ketentuan SNI. Produsen wajib memiliki peralatan produksi minimal seperti neraca analitis, mistar terkalibrasi, dan test kit logam berat. Selain itu, pelaku usaha wajib membubuhkan tanda dan nomor SNI pada kemasan, serta label yang memuat informasi seperti merek, nama pabrik, fungsi kertas, ukuran, gramatur, berat, jumlah lembaran, dan kode produksi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disertai pencabutan SPPT-SNI.\n2. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif, yang dapat disertai pencabutan SPPT-SNI.\n3. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI, diberikan peringatan tertulis untuk penghentian sementara produksi, perbaikan kualitas produk, dan penarikan produk.\n4. LSPro yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenperin No. 6 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kertas dan Karton Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kemasan Primer untuk Pangan Secara Wajib","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/321075/permenperin-no-6-tahun-2025","0e980365-b54c-456d-a186-aa0c8f1b2c76","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2020
ON
MANDATORY ENFORCEMENT OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD FOR PAPER AND CARDBOARD
FOR FOOD PACKAGING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to protect the safety, health, and security of the public from the use of paper and cardboard for food packaging, improve the competitiveness of the paper and cardboard industry for national food packaging, and create healthy business competition, it is necessary to mandate the Enforcement of the Indonesian National Standard for Paper and Cardboard for Food Packaging;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Industry regarding the Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard for Paper and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=adc024e5-951e-42d0-9292-b5b181680ad9","actionData","errors"]