[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad7ac94a-a306-44fe-839a-804408827e09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021","number","45","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Informasi Geospasial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Informasi Geospasial
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 45, LN.2021/No.55, TLN No.6657, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Informasi Geospasial
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 4 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai: 1) jenis Informasi Geospasial (IG); 2) Penyelenggara IG; 3) penyelenggaraan IG; 4) pelaksana di bidang IG; 5) penyelenggaraan dan Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar (IGD); 6) pembinaan IG; dan 7) sanksi administratif. IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan mengatur penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur jenis informasi geospasial yang terdiri dari Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Penyelenggara IG meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang. Penyelenggaraan IG dilakukan melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi geospasial. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pelaporan dan penyerahan salinan data geospasial kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, peraturan ini mengatur pemberian insentif bagi pengembangan perangkat lunak pengolah data geospasial yang bersifat bebas dan terbuka.

","transitional_provisions","1. Izin pengumpulan DG yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin pengumpulan DG.\n2. Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin pengumpulan DG wajib menyampaikan salinan izin pengumpulan DG ke Badan.\n3. Izin pengumpulan DG yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.\n4. Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan izin pengumpulan DG terhadap permohonan wajib menyampaikan perkembangan proses permohonan izin pengumpulan DG ke Badan.","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.\n2. Denda administratif dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PP No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5446/pp-no-9-tahun-2014","0df5314e-c892-4ddf-9f0e-7afb6c8f75cb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 45 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF GEOSPATIAL INFORMATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 20 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of Geospatial Information; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information; \n Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation; \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF GEOSPATIAL INFORMATION.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad7ac94a-a306-44fe-839a-804408827e09","actionData","errors"]