[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acbf3d32-4332-4c3c-bbbc-b63b889f7cd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2007","number","1","year","2007","published_date","2007-01-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah\r\nTingkat II di Sulawesi, ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang\r\nBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan\r\nPerundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan\r\nTanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaanPembangunan Nasiona, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah\r\ndan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi\r\nPemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi\r\nKeuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi\r\nKeuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan\r\nDaerah , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan\r\nKinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan\r\nJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros2005-2010. \n POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2007. \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:** Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\n2. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang daerah.\n3. **Struktur APBD:** APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n4. **Penyusunan APBD:** Proses penyusunan APBD meliputi penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.\n5. **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan APBD harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, dan efisien.\n6. **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan pihak yang menguasai uang/barang daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan.\n7. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:** Kepala SKPD dan PPKD menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.\n8. **Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD:** Diatur mekanisme pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD.\n9. **Pengelolaan Kas Umum Daerah:** Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.\n10. **Pengelolaan Piutang Daerah:** Setiap piutang daerah harus diselesaikan tepat waktu.\n11. **Pengelolaan Investasi Daerah:** Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang.\n12. **Pengelolaan Dana Cadangan:** Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.\n13. **Pengelolaan Utang Daerah:** Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai ketentuan yang berlaku.\n14. **Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah:** DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.\n15. **Penyelesaian Kerugian Daerah:** Setiap kerugian daerah harus segera diselesaikan.\n16. **Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk menyediakan layanan umum.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007\n3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun Anggaran 2007.\n4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kab. Maros No. 1 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340374/perda-kab-maros-no-1-tahun-2001","e554af7d-a23e-4a61-be59-18be76c9806a","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Perda Kab. Maros No. 9 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331565/perda-kab-maros-no-9-tahun-2022","25550f52-d870-41b8-a086-ef285c0184d1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 01 Year 2007
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

That to implement the provisions of article 151 paragraph (1) of Regulation
Government Number 58 Year 2005 concerning Regional Finance Management,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Principles of Management
Regional Finance.

In view of:

Law Number 29 Year 1959 concerning the Establishment of Regions
Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959
Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1828).
Law Number 28 Year 1999 concerning State Administrators who are
Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette
Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acbf3d32-4332-4c3c-bbbc-b63b889f7cd9","actionData","errors"]