[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","acba38fd-c876-4650-8cf4-ffde275f8abf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","2007-09-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2007/75 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa bidang perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian; bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian perlu adanya pelayanan perizinan tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah; \n UU No 14 Tahun 1992; UU No 18 Tahun 1997; UU No 9 Tahun 2001; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; PP No 41 Tahun 1993; PP No 42 Tahun 1993; PP No 43 Tahun 1993; PP No 44 Tahun 1993; PP No 66 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kota Cimahi No 1 Tahun 2003; Perda kOa Cimahi No 20 Tahun2 003; Perda Kota Cimahi No 5 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang objek dan subjek, struktur dan nominal tarif, tata cara pendataan dan pendaftaran, penetapan retribusi, pembayaran dan pemungutan retribusi, penagihan retribusi, tata cara keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan piutang retribusi dan kadaluarsa, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2007. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2003 dicabut. \n 42 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pungutan Daerah Bidang Perhubungan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mengatur tentang retribusi perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Latar belakangnya adalah pentingnya bidang perhubungan dalam pembangunan perekonomian serta perlunya pengawasan dan pengendalian melalui pelayanan perizinan.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan, termasuk retribusi izin penyelenggaraan usaha parkir, derek kendaraan bermotor, pendidikan mengemudi, penjualan tiket/agen, sewa tempat angkutan barang, usaha angkutan, trayek, operasi angkutan tidak dalam trayek, insidentil, rekomendasi izin trayek angkutan, perubahan nama pemilik kendaraan bermotor, dan penggunaan jalan selain untuk lalu lintas.

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi subjek retribusi. Peraturan ini juga menetapkan struktur dan nominal tarif retribusi untuk setiap jenis perizinan, serta tata cara pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, pemungutan, dan penagihan retribusi.

Wajib retribusi memiliki hak untuk mengajukan keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan piutang retribusi, dan kadaluarsa. Peraturan ini juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran serta ketentuan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pungutan Daerah Bidang Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2003","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"PERDA Kota Cimahi No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203980/perda-kota-cimahi-no-4-tahun-2012","72c1a9e1-d9c0-4595-a98a-a60942066990","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

NUMBER : 75
YEAR: 2007
SERIES: C

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER : 6 OF 2007
CONCERNING
RETRIBUTION FOR LICENSING IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC AND
ROAD TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that the transportation sector has a very important and strategic role in economic development; \n that in the context of supervision and control, certain licensing services are needed in the field of road traffic and transport; \n that based on the considerations in letters a and b above, the regulation and stipulation need to be stated in a Regional Regulation. \n \n
In View of :	\n \n Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transport (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3486); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=acba38fd-c876-4650-8cf4-ffde275f8abf","actionData","errors"]