[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac49622a-8dd5-4481-b73f-3120799ca40e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BENGKAYANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-10-31","effective_date","2016-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BENGKAYANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BENGKAYANG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13, TLD NO.13 LL KAB BENGKAYANG: 48 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) tentang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 1999; UU Nomor 37 Tahun 1999; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Hak Dan Kewajiban; BAB III Kewenangan Penyelenggara Dan Instansi Pelaksana; BAB IV Dokumen Kependudukan; BAB V Pendaftaran Penduduk; BAB VI Peran Serta Masyarakat; BAB VII Penatausahaan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil; BAB VIII Blangko Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; BAB IX Hak Akses; BAB X Pendanaan; BAB XI Pelaporan; BAB XII Sanksi Administrasi; BAB XIII Ketentuan Penyidikan; BAB XIV Ketentuan Pidana; BAB XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016. \n 31 Halaman dan 17 Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bengkayang. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuannya adalah untuk melakukan pengaturan kembali administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bengkayang.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, seperti koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, penyajian data kependudukan, dan koordinasi pengawasan. Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan, mencetak dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, dan melakukan verifikasi data. Kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil meliputi verifikasi data, pembuktian pencatatan, pencatatan data dalam register, penerbitan kutipan akta, dan membuat catatan pinggir pada akta.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, jenis-jenis dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk (termasuk NIK, biodata, Kartu Keluarga, KTP-el, pendaftaran perubahan alamat, Surat Keterangan Pindah Datang, dan lain-lain), serta pencatatan sipil (kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan).","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.\n2. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.\n3. Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.\n4. Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bengkayang No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78900/perda-kab-bengkayang-no-5-tahun-2008","61636a84-96f5-42ca-bfb4-f05b08c8e235","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2016
TENTANG
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION IN BENGKAYANG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BENGKAYANG,

Considering :

that in order to rearrange and adjust to Law Number 24 of 2013 Concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 on Population Administration in Article 7 paragraph (1) concerning the administration of population administration affairs, it is necessary to re-establish a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration and Civil Registration in Bengkayang Regency;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration and Civil Registration in Bengkayang Regency;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac49622a-8dd5-4481-b73f-3120799ca40e","actionData","errors"]