For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Also known as: Perpu 2/2020 · Perpu No. 2 Tahun 2020 · Perpu Nomor 2 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:4 Mei 2020Publication Date:4 Mei 2020
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDOtonomi & Pemerintahan DaerahPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
ThemePerubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
LocationPemerintah Pusat
Effective Date04 Mei 2020
Publication Date04 Mei 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional. Tujuannya adalah untuk menunda tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 guna menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas politik. Perubahan utama meliputi penyesuaian ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan lanjutan jika terjadi gangguan seperti bencana nonalam. Pemilihan serentak yang tertunda dijadwalkan ulang setelah bencana berakhir, dengan persetujuan KPU, Pemerintah, dan DPR. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU.

1. Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020. 2. Jika tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam berakhir.

(-)