Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana pasca persalinan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tingginya Angka Kematian Ibu, Unmet Need, dan Total Fertility Rate, serta rendahnya cakupan ibu pasca persalinan yang mendapatkan pelayanan KB. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pengelola program KB di berbagai tingkatan administrasi, pelaksana pelayanan KBPP, dan pelaksana kegiatan promosi dan konseling KBPP. Ruang lingkup kegiatan meliputi tatakelola program dan pelayanan KBPP, sistem informasi dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, pembiayaan, penyediaan alat kontrasepsi, dan pembinaan partisipasi keluarga dan masyarakat. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, dan pelaporan terkait pelayanan KBPP.