[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab5e8ee0-8745-4703-a923-41510beb24a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-02-21","effective_date","2025-03-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Layanan Legalisasi - Dokumen Publik - Kementerian Hukum
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 8, BN 2025 (226) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan di bidang legalisasi dokumen publik dibutuhkan pedoman layanan legalisasi dokumen publik. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2021; Perpres No. 155 Tahun 2024; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkum No. 2 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum. Legalisasi Dokumen Publik adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan Pejabat dan cap atau segel resmi dalam dokumen publik yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Legalisasi sebagaimana terhadap: 1) Dokumen Publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; atau 2) Dokumen Publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 900).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan legalisasi dokumen publik. Legalisasi dilakukan terhadap Dokumen Publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia, atau Dokumen Publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia, kecuali untuk Dokumen Publik yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi.

Menteri menyelenggarakan Legalisasi yang dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon atau kuasanya secara elektronik melalui Direktur Jenderal. Permohonan meliputi pengisian formulir dan pengunggahan dokumen pendukung seperti identitas Pemohon, surat kuasa (jika ada), dan Dokumen Publik yang akan dilegalisasi. Jika tidak terdapat Spesimen, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.

Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan untuk memastikan kesesuaian informasi, keabsahan tanda tangan, dan tidak adanya penyalahgunaan data. Jika permohonan lengkap, Pemohon memperoleh pemberitahuan untuk membayar biaya Legalisasi. Setelah pembayaran, Pemohon memperoleh pemberitahuan pencetakan stiker Legalisasi yang dapat dilakukan di loket pelayanan Direktorat Jenderal atau kantor wilayah Kementerian. Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan dan penggunaan Dokumen Publik hasil Legalisasi. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengumpulan data Spesimen untuk meningkatkan pelayanan Legalisasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenkumham No. 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174106/permenkumham-no-19-tahun-2020","8295c8af-9e7a-4975-aa06-3e2de45b2958","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2025
on
PUBLIC DOCUMENT LEGALIZATION SERVICES AT THE
MINISTRY OF LAW

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to improve legal services and provide legal certainty in the implementation of services in the field of public document legalization, guidelines for public document legalization services are needed;
that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2020 concerning Legalization of Signatures of Officials on Documents at the Ministry of Law and Human Rights is no longer in accordance with legal needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law on Public Document Legalization Services at the Ministry of Law;

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab5e8ee0-8745-4703-a923-41510beb24a6","actionData","errors"]