Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi dengan mengganti peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi melibatkan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana serta sarana. Pemerintah memberikan subsidi untuk menutupi kekurangan arus kas dan menetapkan tarif yang lebih rendah dari keekonomiannya. Penyelenggara diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan dan dikenakan pendapatan konsesi, kecuali dalam kondisi keekonomian yang belum baik. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk subsidi dan penyesuaian tarif berdasarkan kajian independen.

(-)

1. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dapat dikenai teguran dan sanksi oleh Direktur Jenderal.