[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aac0cf6b-8afc-4237-85a3-7208dce1c338","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-05-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LURAH-DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata\r\nCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan\r\nPemberhentian Lurah Desa, perlu dilakukan\r\npenyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-\r\nundangan dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan\r\npemerintahan desa; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun\r\n2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun\r\n2007 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun\r\n2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun\r\n2007; \n Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21\r\nTahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan\r\nPemberhentian Lurah Desa; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21\r\nTahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan\r\nPemberhentian Lurah Desa; \n Jumlah Halaman: 11 HLM, Penjelasan: 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyempurnakan pengaturan yang kurang jelas dan menimbulkan permasalahan dalam penafsiran dan pemahaman, sehingga menjamin kepastian hukum dalam proses pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Lurah Desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan: Dibentuk oleh BPD dalam rapat terbuka, bersifat independen, jujur, dan adil. Susunan panitia terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dari unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
Persyaratan Pemilih: Penduduk desa WNI yang terdaftar sah sekurang-kurangnya 6 bulan terakhir, berusia minimal 17 tahun atau pernah menikah, tidak dicabut hak pilihnya, dan terdaftar dalam pemilih tetap.
Persyaratan Calon Lurah Desa: Bertaqwa kepada Tuhan YME, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah dihukum penjara minimal 5 tahun, tidak dicabut hak pilihnya, belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa lebih dari 10 tahun atau 2 kali masa jabatan, berpendidikan minimal SLTP, berusia 25-65 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa, bertempat tinggal di desa minimal 6 bulan terakhir, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, bersedia dicalonkan, bukan anggota TNI/POLRI atau BPD, dan bagi PNS/pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin instansi.
Proses Penjaringan Bakal Calon: Panitia pemilihan melakukan penjaringan, minimal 3 orang bakal calon. Jika kurang, diperpanjang. Hasil penyaringan diumumkan dan disampaikan ke BPD. Jika hanya 1 calon, pemilihan dapat dilaksanakan setelah izin Bupati. Jika tidak ada calon, pemilihan ditunda maksimal 1 tahun.
Kampanye: Dilaksanakan oleh calon dengan fasilitasi panitia pemilihan, dihadiri unsur Kecamatan dan Pemerintah Daerah. Kampanye dilakukan 5 hari sebelum hari H pemilihan.
Pemungutan Suara: Dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Camat, dan Unsur Pemerintah Daerah. Pemilihan sah jika 2/3 pemilih hadir. Jika tidak, diundur beberapa kali dengan penurunan quorum. Jika tetap tidak terpenuhi, pemungutan suara diulang.
Pemberhentian Lurah Desa: Diatur mengenai kondisi pemberhentian karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD. Juga diatur pemberhentian sementara karena tindak pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12113/perda-kab-bantul-no-3-tahun-2015","0c4d6679-456c-49b6-8e26-0c3fe509e30c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"PERDA Kab. Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16429/perda-kab-bantul-no-21-tahun-2007","b0669f25-f8a2-4ddd-8027-d6f3e3f18728","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 02 YEAR 2013
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2007 CONCERNING PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION,
APPOINTMENT AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that several provisions in Regional Regulation of Bantul Regency Number 21 of 2007 concerning Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Head, need to be improved in accordance with laws and regulations and the need for regulating the implementation of village government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of Bantul Regency Number 21 of 2007 concerning Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Head;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aac0cf6b-8afc-4237-85a3-7208dce1c338","actionData","errors"]