For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga

Also known as: PMK 226/PMK.05/2016 · PMK No. 226/PMK.05/2016

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2017Publication Date:30 Desember 2016
Anggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Januari 2017
Publication Date30 Desember 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2015.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyetoran iuran jaminan kesehatan dari berbagai pihak, termasuk pegawai negeri dan anggota DPRD, kepada pihak ketiga. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pembayaran dana perhitungan fihak ketiga dan mengatur sumber dana yang berasal dari iuran jaminan kesehatan. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014, termasuk definisi Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Dana PFK), dan menambahkan ketentuan baru mengenai pemotongan dan penyetoran iuran jaminan kesehatan. Dana PFK dihimpun dari berbagai sumber, termasuk iuran wajib pegawai, iuran pemerintah daerah, dan iuran jaminan kesehatan dari berbagai kelompok pegawai dan pensiunan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pemotongan gaji untuk pembayaran iuran dan penyetoran dana ke kas negara.

(-)

(-)