[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa1ede1b-03b0-4d49-bdfb-3a91c962eb45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN-KESATUAN-BANGSA-POLITIK
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/No.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019\r\ntentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan\r\nPemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,\r\ndimana penetapan perangkat daerah yang melaksanakan\r\nurusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan\r\npolitik diatur dengan peraturan daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan PP No.72 Tahun\r\n2019; Permendagri No.11 Tahun 2019. \n Ketentuan Umum, Pembentukan, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. \n Peraturan Daerah\r\nNomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 \n Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan\r\norganisasi, jenis dan jenjang jabatan struktural, tugas dan\r\nfungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota. \n 5 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang mengamanatkan penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui peraturan daerah.

Peraturan ini membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kedudukan, susunan organisasi, jenis dan jenjang jabatan struktural, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pejabat aparatur sipil negara pada Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan Badan Kesbangpol dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Bontang No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/74092/perda-kota-bontang-no-7-tahun-2014","e535223f-519f-4dc8-8eb4-f3af98a640ad","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 15 OF 2019
CONCERNING
FORMATION OF THE AGENCY FOR NATIONAL UNITY AND POLITICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that Carries Out Governmental Affairs in the Field of National Unity and Politics, where the determination of regional apparatus that carries out governmental affairs in the field of national unity and politics is regulated by regional regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of the Agency for National Unity and Politics;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa1ede1b-03b0-4d49-bdfb-3a91c962eb45","actionData","errors"]